KEPRINEWS – Penjabat (Pj) WaliKota Tanjungpinang, Hasan menekankan, bahwa pemerintah masih terus melanjutkan kerjasama dengan PT Pelindo terkait bagi hasil pungutan pas masuk di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) hingga 2024 mendatang.
“Kita tetap kerjasama pas pelabuhan, hari ini kita MoU kerjasama,” kata Hasan, Jumat (22/12/2023).
Meski kerjasama pas masuk masih berlanjut, kata Hasan, pihak Pelindo minta penurunan pungutan menjadi 10 persen.
Sedianya, melalui BUMD pendapatan hasil perolehan pas masuk di pelabuhan Domestik sekitar 20 persen untuk Pemerintah, sedangkan 80 persennya lagi untuk Pelindo.
Persentase pendapatan hasil perolehan pas masuk pelabuhan internasional yakni 28 persen untuk pemerintah dan 72 persen untuk Pelindo.
“Jadi Pelindo minta penurunan hingga 10 persen. Nanti saya cek lagi untuk tahun depan berapa seharusnya yang pemko dapat dari 10 persen ini,” imbuhnya.
Menurut Hasan, penurunan bagi hasil pas masuk merupakan permintaan dari Pelindo, lantaran pas masuk di pelabuhan tersebut masih belum bisa dinaikan.
“Karna kita sudah hampir 8 tahun belum ada kenaikan pas pelabuhan. Sementara di daerah lain sudah naik, termasuk pelabuhan Bintan dan Batam,” jelas Hasan.
Kendati demikian, Hasan meminta agar pihak Pelindo dapat mengembangkan fasilitas yang ada di Pelabuhan SBP, hal yang paling disorot orang nomor satu di Tanjungpinang ini ialah masalah lahan parkir yang belum memadai.
“Kita ini Ibukota Provinsi, jadi kita minta CSR nya untuk membangun fasilitas di pelabuhan. Kita lihat saja tempat parkir masih belum memadai, harus dikembangkan lagi,” pungkasnya. (un)
