“Jadi hak angket yang akan mereka gunakan itu bukan untuk kepentingan warga yang saat ini baru terdampak pandeni Covid-19. Itu hanya semata-mata untuk kepentingan pegawai. Memang pegawai juga rakyat, tapi coba lah sekali-kali lihat warga yang saat ini hilang pekerjaannya, ada usahanya bangkrut itu yang pantas diperjuangkan,” tegasnya.
KEPRINEWS – Wacana pemakzulan Wali kota Tanjungpinang Rahma oleh DPRD Tanjungpinang ternyata bukan demi memperjuangkan nasib masyarakat, tapi hanya untuk kepentingan sekolompok pegawai.
Hal ini dikatakan salah satu anggota Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP) Lenny, kepada KepriNews.co, Selasa (02/11/2021) via seluler. Seperti yang diketahui materi hak interpelasi yang digulirkan DPRD menyangkut Perwako nomor 56 tahun 2019 yang diterbitkan oleh Walikota sebelumnya.
“Jadi hak angket yang akan mereka gunakan itu bukan untuk kepentingan warga yang saat ini baru terdampak pandeni Covid-19. Itu hanya semata-mata untuk kepentingan pegawai. Memang pegawai juga rakyat, tapi coba lah sekali-kali lihat warga yang saat ini hilang pekerjaannya, ada usahanya bangkrut itu yang pantas diperjuangkan,” tegasnya.
Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Lainnya Walikota dan Wakil Walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Hak interpelasi ini juga sudah sampai di tahap akhir, dengan gelaran paripurna jawaban wali kota yang dipaparkan di depan seluruh anggota DPRD Tanjungpinang pada 20 Mei 2020, yang waktu itu Rahma masih sebagai plt.
Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tanjungpinang, Ismiati bahwa fraksinya ingin mengetahui jawaban lebih lanjut dari wali kota terkait perubahan tunjangan pegawai.
Ismi mengatakan memang sudah dijawab wali kota di hak interpelasi tahun lalu, tapi jawaban itu hanya normatif belum sesuai dengan yang diharapkan.
Pengamat Lenny menyayangkan, ternyata dewan sibuk mau menjatuhkan wali kota hanya karena urusan perut sekelompok pegawai bukan untuk kepentingan orang banyak.
“Ini sangat disayangkan, dewan sudah bikin kegaduhan tetap saja rakyat yang jadi korban. Bukan rakyat pula yang dibela,” katanya. (TIM)