KEPRINEWS – Guna meningkatkan pembelanjaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Pemerintah akan meluncurkan platform E-Katalog. Platform itu merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menyatakan platform itu jadi salah satu showcase dalam Presidensi G20 Indonesia.
“Tanggal 24 (Maret) nanti kita akan launching E-Katalog, di mana E-Katalog itu kita akan mewajibkan seluruh daerah untuk belanja melalui E-Katalog dan itu akan berdampak pada pemerataan UMKM, berdampak kepada rakyat,” jelasnya dalam Konferensi Pers Kick-off Meeting Digital Economy Working Group di Jakarta Pusat, Selasa (15/03/2022).
Menurut Menko Marves, platform itu diharapkan akan membuat pengadaan pemerintah makin efisien dan bisa mencegah korupsi. “Dengan mengalokasikan 400 triliun itu kita akan memanfaatkan untuk membelanjakan kepada industri-industri kecil di daerah, di kampung, supaya mereka bisa masuk di katalog daerah, sehingga nanti pengadaan. Itu pun akan membuat efisiensi dan akan mencegah korupsi, karena dengan demikian tidak perlu lagi tender,” jelasnya.
Menurut Menko Luhut, E-Katalog tidak hanya akan memperjualbelikan makanan atau minuman saja. Namun, ada beberapa barang lain sampai sepeda motor dan mobil buatan dalam negeri.
“Jadi semua yang bisa dibuat dalam negeri kita paksa buatan dalam negeri, tentunya dengan secara bertahap berapa tahun ke depan itu akan jalan. Jadi balik lagi bahwa kekuatan digital tadi akan mengurangi korupsi karena tidak ada lagi negosiasi, karena semua harga sudah fixed,” tandasnya.
Menko Marves menjelaskan bahwa E-Katalog ini sudah disiapkan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. “Jadi kami usul kepada Presiden kenapa E-Katalog ini tidak kita wajibkan kepada government procurement (pengadaan barang dan jasa)? Karena setelah kajian dan segala macam studi, jadi Presiden memerintahkan kita setuju dan lakukan ini,” ujarnya.
Menko Luhut menegaskan, dengan digitalisasi setiap daerah dapat mengembangkan aplikasi yang bisa terhubung dengan pemerintah pusat. “Bagaimana monitornya? Kita akan monitor semua, diaudit secara berkala oleh BPKP, kemudian nanti kalau tidak melaksanakan akan mendapatkan sanksi dengan sanksi yang sudah diatur dengan jelas. Nah kalau ini terjadi, ini akan membuat pemerataan ekonomi tanpa kita sadari,” ungkapnya.
Melalui E-Katalog, Menko Marves mengharapkan anak-anak muda Indonesia dapat berkreasi menciptakan produk yang bisa dimasukan ke E-Katalog. Bahkan menurug Menko Luhut keberadaan platform itu akan memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan wadah inovasi bagi anak muda Indonesia.
“Jadi bagaimana anak-anak muda kita meng-create apa yang sekarang kita kerjakan atau challenges tender yakni mengkreasikan barang-barang yang dibutuh pemerintah. Kita kasih ke market, dihubungkan dengan anak muda yang men-design. Kita lihat design dan dipilh oleh para ahli, mana yang bagus, terus bagaimana cara kita membiayai dengan membikin pilot project dan kemudian jadi. Lalu kita masukkan E-katalog, dan itu nanti diproduksi oleh UMKM-UMKM,” jelasnya
Menko Marves mengharapkan E-Katalog dapay menjadi showcase dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia. Mengenai peluncuran E-Katalog, Menko Luhut mengungkapkan akan dilaksanakan di Bali dengan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.
“Jadi ini juga showcase dalam G20. Jadi digitalisasi ini akan membuat Indonesia jauh lebih bagus daripada yang diduga orang. Saya kira digitalisasi ini contoh di dalam G20 bahwa showcase kita mengenai digitalisasi ini menjadi bagus,” tegasnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan dukungan terhadap E-Katalog dalam bentuk aplikasi E-Katalog itu sendiri. “Kemudian menyiapkan bandwith (terkait internet) yang memadai untuk pelaksanaan aplikasi tersebut, serta menyiapkan pusat data nasional di Kominfo yang berkaitan dengan tata kelola E-Katalog tersebut,” ungkapnya.
Menurut Menteri Johnny, hal itu merupakan bentuk kolaborasi kementerian dan lembaga agar bisa mendukung perkembangan produk dalam negeri. “Nah ini kerja sama kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung LKPP agar niat kita untuk memanfaatkan APBN yang utama dan terutamanya menggunakan atau membelanjakannya bagi produk-produk dalam negeri oleh putra-putri Indonesia,” tandasnya. (*)
