KEPRINEWS – Melalui Rapat Penyelarasan Panitia Khusus (Pansus), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bersama Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan.
Anggota DPRD Kepri, Dapil Tanjungpinang, Bobby Jayanto, Jumat (7/2/2025), menyampaikan usulan soal pemanfaatan tanah terlantar dan kawasan Free Trade Zone (FTZ) untuk Tanjungpinang secara menyeluruh, yang memiliki dampak ekonomi.
Melalui rapat Pansus RTRW, telah menghasilkan gagasan, ide serta beberapa rekomendasi penting, untuk kemajuan perekonomian masyarakat Tanjungpinang dan Bintan.
Bicara soal perekonomian pada kedua wilayah ini, ditinjau dari kacamata RTRW, aspek yang perlu dibahas, pertama pendayagunaan tanah terbiar agar memiliki nilai ekonomi.
Tanah merupakan salah satu sumber kesejahteraan rakyat, apabila pemanfaatannya dilakukan secara optimal. Tidak sedikit tanah terlantar, sebetulnya memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat maupun pemerintah.
Bobby menuturkan, fenomena kawasan terlantar di wilayah Bintan, menjadi isu penting untuk dibahas dan diatasi dengan pemanfataan kawasan memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara, memaksimalkan kemakmuran rakyat, bahkan dapat dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Lokasi di Bintan yang bisa dijadikan KEK, seperti, lahan di lokasi yang belum difungsikan PT Korindo, PT Aneka Tambang dan PT Sunimas eks Kebun Nenas. Keberadaan lahan tidur itu, perlu mendapat atensi Pemda, dijadikan lahan yang mendongkrat pertumbuhan ekonomi.
Masuk pada usulan kedua, Bobby antusian terjadi perubahan ekonomi untuk Tanjungpinang, dirinya menyampaikan usulan, di mana Tanjungpinang dapat dijadikan kawasan Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh.
Apabila Tanjungpinang dijadikan kawasan FTZ, dipastikan akan terjadi terobosan baru ekonomi daerah, prospek kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat.
“Kami mendukung penuh Tanjungpinang memiliki status FTZ. Hal ini juga diminta Pemko dan stakeholder lainnya ikut berperan, sama-sama konsisten memperjuangkan status FTZ,” ungkap Bobby kepada keprinews.co.
Termasuk, pembangunan jembatan Batam-Bintan (Babin) yang sedang berproses oleh Pemprov Kepri, perlu diantisipasi dengan tata ruang sudah dipersiapkan dari sekarang.
“Kita berharap bahwa dengan adanya rekomendasi ini, Pemprov Kepri dapat segera bertindak dan mengembangkan kawasan ekonomi di Tanjungpinang-Bintan,” jelasnya.
Usulan ini, diapresiasikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari, terkait penetapan kawan FTZ secara menyeluruh untuk Tanjungpinang. Dewi juga mendukung pemanfaatan lahan terlantar agar dijadikan perhatian bagi pengembangan di Tanjungpinang dan Bintan.
Hadir dalam itu, sejumlah tokoh penting, Asmin Patros sebagai Ketua Pansus, Kapten Luter dari Gerindra sebagai Wakil Ketua, dan Bobby Jayanto juga sebagai wakil ketua Pansus. (P1)
