KEPRINEWS – Setelah beberapa kali pemberitaan seputar dugaan korupsi dan penggelapan uang yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang, hal ini, terus mendapat tanggapan dan sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat.
Kembali salah satu karyawan BUMD Tanjungpinang (masih aktif-red), sebut saja namanya NN, kepada keprinews.co, Sabtu (17/12/2022), menegaskan, bahwa dirinya serta sejumlah teman yang merasa tertipu, digelapkan hasil keringatnya lewat pemotongan iuran BPJS ketenagakerjaan yang ternyata uang ini tidak disetor, melainkan digelapkan, akan ikut melaorkan ke APH.
“Kalau urusan dugaan korupsi lainnya kami tidak peduli, itu biar urusan APH, tapi mengenai masalah iuran BPJS ketenagakerjaan, kami akan bersama-sama melaporkan dan membuat satu gebrakan, menuntut ke pihak APH hak kami yang telah digelapkan selama 2 tahun belakangan ini,” tegasnya.
NN bersama beberapa rekan kerjanya telah mengantongi data premi BPJS Ketenagakerjaan pegawai tahun 2020 dan 2021 yang tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp400 Juta.
Senada dengan itu, Sekretaris Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah, Lanny, baru-baru ini kepada keprinews.co, memastikan bahwa hari Senin (19/12/2022), LPKP akan melaporkan dugaan korupsinya tersebut ke Polresta Tanjungpinang.
“Kami telah memiliki sejumlah bukti dan data indikasi penyelewengan anggaran yang terjadi di BUMD. Baik itu sejumlah bukti dari usahanya yang tidak disetor ke Daerah, tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan piutang usaha yang terus mengalami peningkatan, pada 2021 piutang usaha tercatat Rp3,4 miliar. Termasuk indikasi penggelapan pajak sampai bernilai miliaran rupiah,” pungkasnya.
Bukan hanya itu, ada beberapa data yang valid dan belum bisa diekspos ke media, biar aparat penegak hukum yang bekerja, setelah nantinya semua data diserahkan ke APH.
“Kami akan kawal laporan ini sampai ke meja hijau. Selain kami sudah mengantongi data indikasi korupsi di BUMD Tanjungpinang mulai tahun 2019 sampai 2021, belum termasuk 2022. Sebelumnya saya berkoordinasi dengan APH untuk Senin ini kami resmi melaporkannya. Kami percaya APH akan bekerja profesional dan proposional, agar ke depan BUMD menjadi perusahaan daerah yang menghasilkan PAD dan lebih baik,” tegasnya. (tim)
