KEPRINEWS – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang menggelar rapat koordinasi untuk mengatasi dan mencari solusi terkait inflasi di kota Tanjungpinang, di ruang rapat Engku Putri Raja Hamidah, kantor wali kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (28/7/2022).
Rapat yang dilaksanakan secara offline dan online ini, dibuka Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah, dan selanjutnya jalannya rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bambang Hartanto.
Badan Pusat Statistik (BPS) Tanjungpinang mencatat inflasi pada Juni 2022 sebesar 0,80%. Penyumbang inflasi berasal dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, yang tercatat sebesar 2,81% dan memberikan andil ke inflasi sebesar 0,81%.
Kepala BPS Tanjungpinang, Mangamputua Gultom mengatakan ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga dan memberikan sumbangan ke inflasi, yaitu cabai rawit yang memberikan andil ke inflasi 0,1473%, cabai merah memberikan andil 0,6724%, cabai hijau dengan andil 0,0146%.
Kemudian telur ayam ras yang memberikan andil 0,1346%, rokok kretek filter dengan andil 0,0420%, mie kering instant dengan andil 0,0170%, bayam 0,0248%, dan bumbu masak jadi memberi andil 0,0135%.
“Cabai merah masih memicu inflasi. Ini tidak saja terjadi di Tanjungpinang, tapi secara nasional, karena hampir seluruh kota IHK di Indonesia itu, cabai merah mengalami kenaikan yang tinggi,” ucapnya.
Untuk mengantisipasi penyumbang inflasi tersebut, Sekretaris Daerah, Zulhidayat menekankan perlunya tindakan nyata dan upaya yang bisa dilakukan sebagai ikhtiar untuk mengatasi, mengantisipasi, mitigasi, serta mencari solusi terkait peningkatan inflasi di kota Tanjungpinang.
“Perlu perkuat langkah strategis untuk mengatasi penyebab penyumbang inflasi di Tanjungpinang itu,” kata Sekda.
Ia mengatakan, ada beberapa langkah strategis yang akan dilakukan untuk memperkuat pengendalian inflasi yaitu melakukan operasi pasar yang rencananya akan dilaksanakan pada 6-7 Agustus 2022.
“Mohon stoknya disiapkan seoptimal mungkin dan informasikan kegiatan ini secara masif kepada masyarakat,” pintanya.
Kemudian, disdagin diminta dapat secara rutin melakukan pengawasan LPG subsidi, paling tidak dengan pengawasan secara rutin ke lapangan dapat mengantisipasi oknum-oknum tertentu melakukan upaya-upaya yang tidak benar.
“Bahan bakar rumah tangga juga tolong di antisipasi, karena ini juga salah satu penyumbang inflasi,” tambahnya.
Terkait budidaya cabai, khususnya komoditi yang berpotensi terhadap inflasi, BI masih berkenan membantu, maka itu, DP3 sebagai leading sektor harus menangkap peluang ini dan siapkan sebaik mungkin.
Untuk BUMD, 4 komoditi penyumbang inflasi yakni cabai merah, hijau, bawang merah dan putih, mohon dijajaki kembali alur distribusinya yang pernah ditelusuri sebelumnya, buat analisis usahanya, berapa modalnya, sehingga bisa memutus jalur distribusinya.
“Sebenarnya yang ingin kita lakukan itu hanya memotong saja, kalau selama ini sampai ke Tanjungpinang melalui 4 hingga 5 tangan, yang kita harapkan BUMD bisa memotong itu,” pungkasnya. (*)
