KEPRINEWS – Beberapa kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri mulai tahun anggaran 2018, diduga kuat menjadi lahan korupsi alias memperkaya diri. Terlihat dari sejumlah proyek yang bermasalah, termasuk pembangunan Pos Pengawasan SDKP di Kabupaten Lingga yang dikelola DKP dan sejumlah anggaran belanja.
Dinas yang dipimpin oleh Edy Sofian mulai menuai kritik dan sorotan tajam dari masyarakat. Dimana, Kepri merupakan kawasan laut dan maritim yang besar, yakni luas laut 96 persen. Anggaran APBD/APBN yang dikelola DKP beberapa tahun ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil laut untuk daerah sangat minim, jauh dari target.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerinta (LPKP) Mhd Hasim. Menurutnya Gubernur Kepri salah menempatkan kepala dinas yang mengelola DKP tersebut. Sehingga tidak ada perkembangan yang ada di masyarakat nelayan dan PAD untuk Kepri.
Copot Edy Sofian Dari Jabatannya
Anggaran perjalan dinas untuk DKP cukup besar. Namun manfaat dan hasilnya tidak dirasakan oleh warga, khususnya warga melayan. Bahkan ada beberapa belaja dinas yang diduga kuat SPj-nya di mark up serta direkayasa, sebab tidak sesuai dengan hasil kinerjanya.
“Kami sangat mengharapkan sejumlah kegiatan yang dikelola DKP mulai anggaran tahun 2018 agar pihak penegak hukum untuk melihat dan mengkroscek kembali kebenarannya atau diperiksa disebabkan banyak kejanggalan yang ada. Supaya ke depan anggaran di DKP dapat memajukan daerah serta masyarakat nelayan di Kepri. Demi kemajuan saya sarankan Edy Sofyan agar dicopot dari jabatan. Pasalnya sejak dipimpinnya DKP, tidak ada kontribusi dan perkembangan yang jelas untuk maritim,” tutupnya.
Kepala Dinas Kepri tidak mau dihubungi atau di konfirmasi Kepri News sampai berita ini diekspos. BERSAMBUNG (Redaksi 01)
