KEPRINEWS – Mencuatnya jumlah anggaran perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Tanjungpinang tahun 2022 senilai Rp14,7 miliar, menuai penilaian buruk dan sorotan tajam masyarakat.
Seperti dikatakan Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP) Mdh Hasin, kepada KepriNews.co Sabtu (01/01/2022). Normalnya, DPRD yang merupakan representasi masyarakat, memprioritaskan pembahasan anggaran dengan mengedepankan skala prioritas bagi masyarakat.
Lebih rasional dalam menyusun anggaran, apalagi sejumlah pagu anggaran yang tidak begitu penting untuk masyarakat harus bisa dikurangi, termasuk biaya perjalanan dinas.
“Mobilitas masih terbatas, sejumlah agenda pertemuan, dinas luar pemerintah disederhanakan secara telekonferensi akibat kasus Covid. Dari pada anggaran Perdin diperbesar yang tidak begitu bermanfaat, mending mengoptimalkan rapat daring dan komunikasi secara online. Kan dananya bisa dimanfaatkan ke sesuatu yang bermutu, masyarakat terbantu,” ucap Hasin.
Sebagai masukan baik, DPRD lebih rasional dalam menyusun anggaran ke depan. Apalagi sejumlah pagu anggaran yang tidak begitu penting, contohnya anggaran jalan-jalan sampai belasan miliar. Akan jauh lebih berfaedah bila para dewan memperjuangkan anggaran yang berprinsip kepentingan umum, dan memikirkan kondisi sosial masyarakat terdampak pandemi selama beberapa tahun.
“Apa sebenarnya yang sudah diperbuat DPRD lewat kinerja legislatif, sebagai perwakilan rakyat yang menunjukkan manfaat besar untuk kepentingan masyarakat. Kalau kita punya hati dan menyadari posisi DPRD itu adalah wakil rakyat, pasti kita akan mendahulukan kepentingan rakyat dari kepentingan sendiri lewat program kerja dan penganggaran ,” katanya.
Singkat cerita, Hasin mengecam adanya pembengkakan anggaran perjalanan dinas yang fantastis. Menurutnya, kinerja legislatif Tanjungpinang, dinilai belum menunjukkan manfaat besar bagi masyarakat. “Semoga kritikan kami dapat menjadi masukan baik untuk DPRD ke depan dalam menyusun program dan anggaran yang pro rakyat,” tutupnya.
Ternyata, besaran biaya perjalanan dinas DPRD tahun 2022, juga mendapat perhatian dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Kepada wartawan disampaikannya, ia selaku perwakilan dari pemerintah pusat akan meninjau ulang besaran anggaran perjalanan dinas tersebut.
“Kita lihat kebutuhannya, kalau perjalanan dinas itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Kalau tidak nanti ada tim teknis kita yang membahas,” tuturnya, belum lama ini.
Politisi PKS Ismiyati yang dikonfirmasi KepriNews.co beberapa waktu lalu, mengakui nilai Perdin berjumlah Rp14,7 miliar. Dijelaskannya, jumlah Rp14,7 miliar ini bukan sepenuhnya untuk biaya Perdin anggota dewan saja. Anggaran tersebut termasuk biaya perjalanan dinas sekretariat dewan. (TIM)
