KEPRINEWS – Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad menekankan bahwa dalam situasi pandemi seperti saat ini, tugas-tugas percepatan penanganannya merupakan kerja bersama. Bukan kerja masing-masing pemda atau instansi vertikal.
“Seperti halnya Pemprov Kepri dengan Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Khusus Kepri. Kolaborasi amat diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi” kata Gubernur Ansar saat menerima audiensi Kakanwil DJBC Khusus Kepri, Akhmad Rofiq beserta rombongan di ruang kerja Gubernur, Dompak, Selasa (31/8)
Kakanwil DCBC Kepri berkunjung didampingi Kepala Kantor Bea Cukai Batam Ambang Priyonggo dan Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpinang Syahirul Alim dan jajarannya dengan tujuan bersilaturahmi dan perkenalan berkenaan dengan baru dilantiknya Rofiq dan Ambang dalam jabatannya pada Senin (2/8) lalu.
Selain bersilatirahmi, audiensi kali ini bertujuan memaparkan tugas dan fungsi Bea Cukai bagi Negara khususnya wilayah Kepulauan Riau. Gubernur Ansar berterima kasih dan mengapresiasi inisiasi Kakanwil DJBC Kepri atas upaya menyambung sinergi yang selama ini telah terjalin.
“Mudah-mudahan dengan sinergi yang baik dan terus menerus ini semua upaya percepatan penangan covid19 di Kepri dapat diselesaikan dengan baik,” ucap Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar pun berharap ke depannya upaya-upaya penutupan pelabuhan-pelabuhan tikus di Kepri dapat dimaksimalkan dengan adanya kolaborasi ini.
“Ini memerlukan gerakan dan upaya besar, dan dukungan dari Kemenkeu khususnya DJBC Kepri. Kalau perlu nanti akan kita bentuk satgas” ungkapnya.
Kemudian Gubernur Ansar berbicara soal kedaulatan maritim di Kepri. Kaitannya dengan wilayah Kepri yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.
“Dengan posisi kita, resistensi terhadap kejahatan-kejahatan internasional perlu menjadi perhatian khusus. Seperti perdagangan manusia, juga penyelundupan narkoba. Perlu upaya-upaya khusus pula untuk menanganinya” pungkasnya.
Senada dengan Gubernur Ansar, Rofik menyampaikan bahwa Kepri merupakan salah satu pintu masuk penyelundupan.
“Yang menjadi perhatian khusus adalah yang berkategori high risk seperti narkoba dan senjata. Serta komoditas-komoditas seperti benih lobster,” kata Rofiq.
Pada kesempatan tersebut, Rofiq juga memaparkan tugas DJBC secara umum sebagai aparat fiskus Kementerian Keuangan. Dengan salah satu tugasnya mengumpulkan penerimaan negara. (*)
