KEPRINEWS – Dalam peran organisasi kemasyarakatan (ormas), tidak boleh mengintervensi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya. Ormas hanya sebatas menyampaikan aspirasi atau masukan yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah. Artinya masukan yang disampaikan bukan pemaksaan kehendak.
Dalam hal ini tiap organisasi masyarakat boleh memberikan masukan kepada pimpinan daerah, instansi maupun lembaga-lembaga, nnamun bukannya berarti itu yang harus diperbuat sehingga secara tak langsung mengintervensi sistem kepemerintahan dengan melakukan demo dan sebagainya.
Hal ini dikatakan Pendiri Forum Komunikasi Alumni Mahasiswa Pejuang Provinsi Kepri (FK-AMP2KR) Julyanta Mitra yang biasa disapa Bung Anta. Ia menyikapi berkembangnya isu liar yang berkembang, bahkan ada aksi demo besok hari oleh Perpat Batam yang seolah-olah mengintervensi Pemprov Kepri untuk melakukan permintaannya. Dikarenakan satu dan lain hal sehingga besok Senin (12/04/2021) akan melakukan demo.
“Kita bicara subtansinya ya, soal sharing power hal biasa dalam politik, biarkan parpol koalisi yang mendiskusikan bukan Perpat, kecuali memang perpat menjadi corong untuk pemaksaan kehendak,” ungkap Anta kepada KepriNews.co Minggu (11/04/2021).
Lanjutnya berbicara tentang reshuffle OPD esellon II, III dan IV, yang saat ini menjadi isu liar, dibantahnya. Pasalnya Gubernur Kepri masih fokus dan terus memprioritaskan pembangunan daerah. Dimana gubernur terus melakukan kerjanya sesuai target pembangunan yang direncanakan awal.
“Sejauh ini belum terdengar pak gubernur membicarakan masalah reshuffle kepala SKPD. Soalnya beliau masih kosentrasi kerja membangunan menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Anta menambahkan pergerakan Perpat Batam ini disinyalir ada aktor intektual yang ikut berkecimpung di dalamnya. “Kami ingatkan untuk kepala SKPD agar bekerja sesuai Tupuksinya, jangan terkontaminasi dengan politik atau di luar Tupoksinya demi ambisi kekuasaan. Gubernur pastinya punya penilaian mana OPD yang mampu bekerja dan menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan mana yang terlibat dalam jaringan politik yang bukan ranahnya.
“Ayok bersama kita membangun daerah untuk lebih baik lagi. Elit politik partai juga harus bertanggungjawab terutama partai koalisi dan tim pemenangan, jangan membiarkan ada Ormas yang memaksakan kehendak atau mengintervensi roda pemerintahan yang ada, apa lagi sudah masuk ke dalam sistem pemerintahan ikut campur kinerja Gubernur dan Wagub Kepri saat ini,” tutupnya. (Red01)
