KEPRINEWS – Terus berganti nama, Staf Khusus (Stafsus), Tim Khusus (Timsus) dan Tim Percepatan Pembangunan (TPP), membuat masyarakat bingung.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Kepri, Jusri Sabri, kepada keprinews.co, Senin (17/2), meminta Aparat Penegak Hukum (APH) agar mengatensi pembayaran honorarium Stafsus Gubernur Kepri selama kepemimpin Ansar.
“Kalau terbukti ada unsur korupsi yang merugikan keuangan daerah dalam pembayaran honorer Stafsus, apalagi sudah ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mereka yang menerima harus segera mengembalikan,” tegasnya.
LSM Getuk akan segera menyusun laporan ke APH. Rencananya akan langsung laporkan ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, tembusan ke Presiden RI dan Mendagri, juga ke Badan Kepegawaian Nasional RI di Jakarta.
Lanjut Jusri, BPK Provinsi Kepri, jelas menyebutkan pembentukan dan penetapan Tim Khusus (Timsus) Gubernur Kepri tidak memiliki dasar hukum.
Pada tahun 2022 penggunaan anggaran APBD 2022 senilai Rp12.349.105.315, yang salah satunya untuk honorarium Timsus Kepri, tertulis, tidak didukung dengan bukti kegiatan kerja, berupa absensi kehadiran, laporan kegiatan.
Selanjutnya bukti pendukung dokumentasi, contohnya kajian dan saran yang dibuat dalam pertimbanganya yang diserahkan ke gubernur dalam mendukung tugas gubernur.
“Di awal tahun 2025 ini kok di buat lagi ya,” jelasnya.
Diterangkan Jusri Sabri, menurut BPK, pembentukan Stafsus telah menyalahi Pasal 208 ayat (1) jo pasal Pasal 208 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah.
Kemudian Pasal 102 Ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 bagian lampiran  tentang Ruang Lingkup Pedoman penyusunan anggaran endapatan dan belanja daerah TA 2022. (P1)
