KEPRINEWS – Penanggulangan inflasi menjadi salah satu penekanan fokus perhatian seluruh kepala daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah se-Indonesia.
Para kepala daerah diminta terus melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di sektor ekonomi. Sebab wabah pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu merupakan turbulensi ekonomi nasional.
Tingkat inflasi nasional yang mencapai 5,5 persen, menurut Presiden Joko Widodo merupakan hasil kerja keras bersama kepala daerah dan stake holder terkait.
Oleh sebab itu, seluruh kepala daerah diminta untuk meningkatkan koordinasi yang diperlukan untuk mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok. Presiden menyampaikan apresiasi kepada daerah yang telah mampu mengendalikan inflasi hingga tingkat inflasi Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya.
“Alhamdulillah tingkat inflasi di Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 berada pada level 3 terendah se-Sumatera, dan masuk dalam peringkat 7 inflasi terendah secara nasional,” kata Wali Kota Tanjungpinang usai mengikuti langsung Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda yang dibuka Presiden Jokowi, Selasa (17/1).
Keberhasilan Kota Tanjungpinang mengendalikan inflasi hingga berada di tingkat 7 terbaik nasional, tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Pemberian bantuan bibit cabai, pupuk, membangun budi daya pertanian, peternakan lele, bebek, alat pertanian, peralatan industri dan dukungan terhadap penguatan sektor UMKM, berhasil membangun kemandirian masyarakat Kota Tanjungpinang.
Komunikasi dan koordinasi bersama seluruh anggota Satgas Pangan Kota Tanjungpinang, merupakan salah satu kegiatan yang aktif dilaksanakan oleh jajaran pemerintah Kota Tanjungpinang dalam pengendalian inflasi.
Pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar yang dilaksanakan hingga 2 kali dalam sepekan, rapat-rapat koordinasi dengan para distributor kebutuhan pokok, hingga pemantauan harga kebutuhan pokok di bisnis ritel merupakan rutinitas seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang.
Hal tersebut terbukti berhasil mengendalikan tingkat inflasi, hingga meski bukan sebagai daerah penghasil Kota Tanjungpinang justru menjadi yang terbaik ke 3 se-Sumatera.
Selain pengendalian inflasi, menurut wali kota, Presiden Jokowi juga minta agar para kepala daerah memperhatikan isu stunting di daerah. Bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2030 harus disiasati dengan peningkatan kualitas gizi dan pendidikan penduduk.
“Ke depan kita akan terus meningkatkan dan membangun koordinasi yang lebih baik dengan stake holder terkait, agar inflasi dapat dikendalikan. Pertumbuhan ekonomi daerah, dan penguatan ekonomi kerakyatan selalu akan menjadi program pemerintah Kota Tanjungpinang,” ungkap Rahma. (*)
