KEPRINEWS – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersama Kepala Perwakilan Kantor BI Kepri Musni Hardi K Atmaja dan Forkopimda Kepri, Pimpinan Instansi Vertikal, Asisten dan Kepala OPD Pemprov Kepri mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis, (18/08).
Rakornas dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri antara lain Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan para Gubernur, Bupati, Walikota se Indonesia dan jajaran terkait untuk bekerja sama dalam upaya pengendalian inflasi di tanah air.
“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi,” pesan Presiden.
Presiden Jokowi pun sudah mendorong adanya anggaran tak terduga yang dapat digunakan untuk menutup biaya transportasi sekaligus menyelesaikan inflasi di daerah. Menurut Presiden mahalnya biaya transportasi yang kerap menjadi kendala dalam pengiriman komoditas antardaerah. Padahal, untuk menekan kenaikan harga komoditas yang berdampak pada inflasi di suatu daerah dapat dilakukan dengan mendatangkan komoditas tersebut dari daerah lain yang memiliki pasokan melimpah.
“Transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada, gunakan. Saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan entah surat keputusan, entah surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah,” ungkap Presiden.
Presiden juga ingin Kepala Daerah terus memantau perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing. Ia menghimbau agar kepala daerah dan jajarannya terus mengontrol posisi angka inflasinya.
“Provinsi harus tahu, posisi inflasi di angka berapa. Nanti saya ke daerah saya tanya, jangan gelagapan enggak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa, mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah, lihat” pintanya.
Usai menyimak pembukaan Rakornas, Gubernur Ansar kepada wartawan menegaskan akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Ia mengaku sudah mengantongi beberapa komoditas penyebab inflasi di Kepri.
“Data dari BPS ditemukan beberapa komoditi penyebab inflasi di Kepri seperti cabai, telur, bawang, ikan tertentu seperti selar pun masuk ke dalamnya” ungkap Gubernur Ansar.
Gubernur pun mengungkapkan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dibahas bersama TPID demi menekan inflasi di Kepri.
“Seperti mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan yang dimiliki untuk dimanfaatkan lebih efektif dengan menanam komoditi kebutuhan harian seperti cabai, bawang, sayur mayur. Kalau seluruh masyarakat melakukan hal itu secara signifikan beberapa komoditi penyebab inflasi dapat diatasi” paparnya.
Sedangkan untuk komoditas yang minim diproduksi di daerah Kepri, Gubernur akan melakukan komunikasi dengan Provinsi Lain. Dimana menurut Gubernur Ansar pemasok terbesar komoditas di Kepri adalah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
“Namun ketergantungan terhadap 1 atau 2 provinsi tersebut tidak boleh kita biarkan. Jika mereka terimbas fluktuasi panen maka akan berpengaruh besar juga ke kita. Kita akan melihat daerah-daerah lain yang berpotensi menjadi pemasok ke Kepri” kata Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga mendukung dan melihat kemungkinan arahan Presiden Jokowi terkait adanya anggaran tak terduga yang dapat digunakan untuk menutup mahalnya biaya transportasi.
“Kalau anggaran BTT dapat dipakai untuk subsidi transportasi, kita juga berharap tol-tol laut yang ada dapat dimanfaatkan” tutupnya. (*)
