KEPRINEWS – Pemerintah Kota Tanjungpinang mendukung dan mengapresiasi Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia (RI) yang melakukan budaya sensor mandiri di Kota Tanjungpinang. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tanjungpinang, Hj Rahma, S.IP saat membuka kegiatan sosialisasi budaya sensor mandiri, yang dilaksanakan di gedung aula Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Kepri, Rabu, (21/6).
Rahma berharap dengan kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan edukasi kepada masyarakat khususnya dalam kesadaran dalam menentukan tontonan.
“Tentu persoalan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Lembaga Sensor Film tidak bisa bekerja sendiri, peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan orang tua sangat dibutuhkan dalam memilah dan memilih tontonan,” ucap Rahma.
Selain itu, Rahma juga mengatakan bahwa pencanangan program gerakan Budaya Sensor Mandiri untuk mengatasi dampak dari semakin banyaknya tontonan yang terjadi di era tekhnologi saat ini. Maka diharapkan akan menumbuhkan budaya dalam masyarakat agar mampu memilah dan memilih tontonan sesuai dengan kategori usia.
“Budaya berkembang di tengah-tengah masyarakat dan perkembangan seni dan budaya sejalan dengan kemajuan informasi. Kemajuan informasi itu tidak ada lagi jarak atau pemisah satu sama lain, maka dari itu apa yang dilakukan lembaga sensor film untuk mengedukasi masyarakat sangat penting,” ungkapnya.
Rahma berharap kegiatan ini dapat terus digalakkan agar berdampak baik untuk masyarakat dan informasi dapat diterima masyarakat secara menyeluruh.
“Kami Pemerintah Kota Tanjungpinang siap mendukung dan berkolaborasi turun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan agar masyarakat bisa memilah dan memilih film secara tepat atau tontonan dengan informasi yang baik buat mereka,” Tutup Rahma.
Wakil Ketua Lembaga Sensor Film (LSM) Republik Indonesia, Ervan Ismail berterima kasih atas bantuan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk berkolaborasi memberikan informasi kepada masyarakat. “Kami ucapkan terimakasih kepada Wali Kota Tanjungpinang yang telah mendukung kegiatan sosialisasi ini. Dalam hal ini kami tentu tidak akan bisa bergerak sendirian, apalagi kami yang dari pusat menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada di kabupaten/kota, karena itu kami membutuhkan kolaborasi dari pemerintah daerah”, ungkapnya. (*)
