KEPRINEWS – Menanggapi informasi mengenai penyediaan dan pendistribusian gas 3 kilogram bersubsidi di Kota Tanjungpinang, sampai saat ini masih aman dan terkendali. Tidak ada kejadian kelangkaan tabung gas 3 kilogram.
Hal ini dikatakan Kepala Disdagin Kota Tanjungpinang Riani, kepada KepriNews.co, Kamis (27/7).
Dijelaskannya, untuk Tanjungpinang secara keseluruhan kebutuhan gas sekitar 7.078 metrik ton per tahun. Dengan cadangan sekitar 473 metrik ton per tahun.
Dalam perhitungan jumlah kuota
telah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan penggunaan rumah tangga dan usaha mikro. Pada perhitungan ini telah mengantisipasi peningkatan volume konsumsi kebutuhan gas.
Di Tanjungpinang terdapat 331 pangkalan yang tersebar di empat kecamatan dan 5 agen. Sasaran jumlah rumah tangga serta usaha mikro yang ditargetkan, dan telah terima kartu kendali sebanyak 21. 774 sasaran.
Fungsi lain kartu kendali ini juga dapat mengantisipasi pendistribusian yang tidak sesuai sasaran. Walapun pertumbuhan kebutuhan masyarakat terus bertambah, namun penyesuaian persediaan kuota gas sangat mencukupi.
“Isu kelangkaan tabung gas bersubsidi itu tidak benar. Tanjungpinang merupakan salah satu daerah yang mendistribusikan LPG bersubsidi secara efektif lewat penerapan kartu kendali. Harapan pemerintah, hanya golongan masyarakat penerima manfaat bisa menggunakan subsidi LPG , agar tidak terjadi ketimpangan dan tepat sasaran,” ucapnya.
Memastikan kelancaran penyediaan dan pendistribusian, mulai dari pertamina sudah disalurkan secara optimal. Begitu juga pendistribusian dari agen dan panggkalan dengan sasaran kepada masyarakat yang berhak, yang memiliki kartu Puan Molek.
Seirama dengan itu, Dani salah satu pangkalan LPG di Tanjungpinang, mengatakan, agar tidak terjadi kelangkaan, maka harus dihindari penyalahgunaan LPG 3 kg dengan pemindahan isi tabung LPG 3 kg ke LPG non subsidi.
Penimbunan gas, penjualan LPG 3 kg melebihi HET yang ditetapkan Pemda, yang biasanya terjadi pada penyalur atau sub penyalur. Penjualannya jangan sampai ke wilayah lain lintas kabupaten dan kota.
“Perlunya kesadaran masyarakat untuk penggunaan gas bersubsidi ini, agar ketersediaannya itu benar-benar tersalur ke warga yang berhak,” tutupnya. (red)
