KEPRINEWS – Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP beserta Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta optimalisasi layanan kesehatan publik Provinsi Kepri di Ballroom Hotel Aston Batam, Selasa (26/7) pagi.
Wakil Gubernur Kepri, Hj. Marlin Agustina saat membuka rakor menyampaikan mengapresiasi atas penyelenggaraan rakor.
“Kehadiran saudara-saudara membuktikan adanya komitmen yang nyata secara maksimal membangun pemerintah yang bebas korupsi atau KKN. Korupsi adalah masalah terbesar semua negara termasuk Indonesia. Saat ini, tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme di Indonesia telah terjadi di semua sektor, baik pemerintahan maupun korporasi atau swasta. Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah strategis untuk mendorong pencegahan korupsi di Indonesia,” ujarnya.
Ia berharap dukungan dan pedoman tim KPK dalam membimbing Pemprov Kepri dan daerah-daerah di Kepri dalam mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa demi kesejahteraan rakyat dan program pencegahan korupsi harus dikedepankan.
“Program pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh KPK melainkan diseluruh pemerintah provinsi hingga kabupaten kota seluruh Kepri harus berperan aktif. Dimulai dari mengindentifikasi celah kemungkinan terjadinya kecurangan, menetapkan rencana pengendalian yang tepat, efektif dan efesien untuk melakukan pemantauan yang memadai dan rencana yang ditetapkan,” ujarnya.
Terkait rakor tersebut, Wali Kota Tanjungpinang, Hj Rahma, S.IP usai kegiatan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang hingga serius dalam meningkatkan kualitas serta kemudahan dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam penanganan Covid-19 yang sampai saat ini masih melanda. “Urusan kesehatan tetap menjadi prioritas karena kesehatan bagi masyarakat itu salah satu bagian pokok yang sangat mendasar. Dan seiring dengan peningkatan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat.
Untuk itu, Rahma berharap seluruh jajaran Pemko Tanjungpinang bersinergi dalam pencegahan korupsi dan terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjadi dasar untuk masyarakat.
“Kita harus bersama-sama untuk menjadikan Kota Tanjungpinang yang bersih dari korupsi dan pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas,” harapnya.
Kegiatan diisi dengan materi dan paparan yang terpusat pada mekanisme pelayanan kesehatan yang sejauh ini sudah melahirkan banyak regulasi dari Kementerian Kesehatan RI bahkan menjadi Undang-Undang. Narasumber yang hadir berasal dari Kementerian Kesehatan RI, Ombudsman Perwakilan Kepri, BPJS Kesehatan Wilayah Riau, Kepri dan Jambi serta KPK sebagai narasumber utama. KPK meminta agar Pemerintah Daerah dapat berkomitmen terhadap peningkatan pelayanan kesehatan. Namun demikian, diakui hingga saat ini layanan kesehatan di wilayah Kepri secara umum sudah cukup baik.
Diakhir acara, Forkompinda termasuk kepala-kepala daerah turut menandatangani komitmen bersama memberikan yang terbaik untuk pelayanan kesehatan masyarakat mewujudkan Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya tanpa korupsi. Juga penandatanganan komitmen bersama seluruh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD. (*)
