KEPRINEWS – Diketahui anggaran penyewaan transportasi darat dan laut untuk antar jemput siswa bersekolah, berupa bus dan pompong di Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan, tahun 2024, masa pekerjaannya setahun.
Sementara untuk sewa kapal panitia itu masa pekerjaannya sebulan. Dengan sebutan belanja sewa alat angkutan apung bermotor, yaitu sewa kapal panitia di Tambelan, dengan rute, Tambelan-Pengikik-Pejantan, bernilai Rp3,2 miliar.
Kembali dijelaskan oleh salah satu pegawai Disdik Bintan, yang meminta namanya jangan disebut, mengatakan, untuk penyewaan kapal panitia dan pompong trasportasi laut untuk siswa, itu beda item anggarannya.
“Saya baca di beberpa media, seakan-akan sewa kapal panitia itu adalah untuk trasportasi sekolah. Jadi kedua item anggaran tersebut tidak sama, dan beda kegitan, beda waktu pekerjaanya. Hanya saja pada kegiatan kapal panitia tidak diuraikan secara rinci itu untuk panitia apa dan kegiatannya bagaimana,” ungkapnya.
Kepala Disdik Bintan, Nafriyon, saat dikonfirmasi media ini, Jumat (21/2/2025), seputar dugaan sewa kapal fiktif, di akhir tahun 2024 dirinya tidak memberikan komentar sedikitpun, alias bungkam.
Begitu juga saat dikonfirmasi ke Sekretaris Disdik Bintan, Subagio, terkait penyewaan kapal ini, dialihkan ke Kabid SMP yang menangani masalah angkutan apung bermotor.
Kepala Bidang (Kabid) SMP Disdik Bintan, Budiarjo, menanggapi kegiatan sewa kapal panitia, sebut ia tidak ingat.
Selanjutnya ia akan berkoordinasi dengan BPKAD Bintan. Sebab, saat pengimputan anggaran untuk kegiatan sewa kapal ini, ia belum menjabat.
“Anggaran sewa kapal ini diimput pada akhir 2023. Saya menjabat Kabid SMP Maret 2024,” cetusnya.
Dikatakan Budiarjo, kegiatan sewa kapal yang ia ingat, hanya anggaran angkutan apung bermotor, sewa 24 unit kapal, waktu sewa setahun. Ini untuk transportasi siswa di Pulau Tambelan dan sekitarnya,” jelas Budiarjo.
Kembali wartawan melakukan konfirmasi lebih detail, Budiarjo mengaku dirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan sewa kapal panitia.
Ditanya mengenai kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPj) atau dokumen lainnya yang diduga dipalsukan untuk mencairkn Rp3,2 miliar tersebut, Budiarjo tidak dapat menjawab. (tim)
