KEPRINEWS – Diketahui pada tahun anggaran (TA) 2024, Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan, melaksanakan belanja sewa mini bus roda 6, kapasitas 35 orang, dengan volume pekerjaan 8500 per hari. Pagu anggaran penyewaan Bus benilai Rp7,3 miliar.
Penyewaan bus ini, merupakan fasilitas transportasi pelajar, yang beroperasi untuk melayani pulang dan pergi atau pengantaran dan penjemputan anak-anak sekolah di wilayah Kabupaten Bintan.
Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan, Budiarjo, kepada keprinews.co menjelaskan, bahwa di tahun 2024, ada 34 bus yang disewa.
Jadi, penyewaan bus ini perhitungan bayarnya per hari. Satu unit bus dibayar Rp880 ribu per hari. Apa bila ada kerusakan atau biaya lainnya itu urusan penyedia jasa, pihak Disdik hanya membayar bus-nya.
“Teknis pembayaran sewanya, 34 bus x harga satuan x jumlah hari di kelender pendidikan. Patokannya kalender pendidikan dan jumlah murid bersekolah. Kami taunya anak diantar dan dijemput itu yang kami bayar,” ungkapnya, baru-baru ini.
Orang tua orang siswa, yang juga sebagai guru di salah satu SMP Bintan, Rabu (20/2), mengatakan, bahwa pada pertengahan tahun 2024, sejumlah orang tua siswa mengeluh dan sempat viral di Medsos, karena anak-anak mereka tak dapat tumpangan bus untuk ke SMP 6.
“Alasan Disdik waktu itu, terjadi penambahan siswa baru, sopir tak mau ambil resiko. Seharusnya bicara penyewaan, itu sudah menjadi tanggungjawab pengelola bus antar jemput. Kalau dibayar per unit Rp880 ribu, apa bila siswa melebihi kapasitas angkut, bus tersebut harus beroperasi 2 shift. Sewanya mahal, namun teknis antar jemput sekali aja,” ucapnya, sembari mengatakan agar namanya jangan disebut.
Salah seorang Pejabat Bintan (namanya dirahasiakan-red), menambahkan, perhitungan pembayaran 34 bus ini, dihitung secara keseluruhan, dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2024, merujuk pada kalender pendidikan.
Namun fakta di lapangan, beberapa kali sejumlah bus tidak beroperasi dengan alasan yang bervariasi. Ada bus yang tidak jalan karena mengalami kerusakan dan lain sebagainya.
“Setahu saya pembayaran bus tersebut, dihitung secara utuh keseluruhan 34 bus, dibayar penuh sesuai jumlah hari kalender pendidikan. Di sinilah terjadi indikasi penyelewengan anggarannya. Dengan harga segitu, pihak pengelola bus seharusnya menambah waktu beroperasi 2 shiff untuk menjangkau para siswa lainnya yang tak dapat tumpangan,” cetusnya.
Jangan karena sejumlah siswa yang tak dapat tumpangan, ini dijadikan alasan untuk penambahan armada bus lagi. Tentunya anggaran nanti bertambah terus. Kenapa tidak dilakukan penambahan jam operasional, atau dimuat saja siswa yang tidak terangkut.
“Kan pintu bus itu tertutup, dan jaraknya hanya dekat, kok dibiarkan anak-anak sekolah yang tak terangkut dan menjadi alasan untuk penambahan bus,” tegasnya.
Lanjutnya, dari perhitungan sementara, berdasarkan kalender pendidikan tahun 2024, hari libur ada 36 hari. Jumlah hari efektif siswa sekolah sekitar 224 hari dalam setahun.
“Rp7,3 miliar dibagi 224 hari dapatnya 32.600.000 ribu sehari, dibagi 34 bus, estimasinya I unit bus sekitar Rp958 ribu, per hari. Untung banyak lah penyedia, dengan biaya sewa cuma sekali jalan (antar-jemput) dalam sehari. Apa lagi penyewaannya dinilai monopoli hanya ke satu penyedia,” ucapnya.
Bagai mana dengan bus-bus yang tidak beroperasi karena mengalami kerusakan, dan lain sebagai. Sementara anggaran transportasi darat penyewaan bus tahun lalu itu terserap semua.
Artinya perhitungan untuk pembayaran sewa bus dihitung penuh secara keseluruhan 34 bus termasuk sejumlah bus yang beberapa kali tidak beroperasi. (tim)
