KEPRINEWS – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pandemi Covid-19 yang melanda dunia, merupakan pukulan berat bagi ekonomi di dalam negeri Indonesia. Anggaran yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Kondisi ini diperparah dengan konflik Ukraina-Rusia.
“Hakikat dari kondisi Covid-19 dan peperangan ini memunculkan tiga varian baru ancaman. Pertama adalah krisis pangan, kedua krisis energi dan ketiga adalah krisis keuangan Global,” kata Moeldoko dalam diskusi online bertajuk “Capaian Kinerja Pemerintah Tahun 2022” yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB9), pada Jum’at (21/10/22).
Dalam rangka mengatasi krisis pangan, pemerintah terus mendorong terwujudnya swasembada pangan. Indikatornya, kata Moeldoko, pemerintah telah membangun infrastruktur yang masif di sektor pangan ini. Antara lain 35 unit bendungan, 10.035 hektar daerah irigasi, rehabilitasi terhadap 152.615 hektar jaringan irigasi, pembangunan 21 embung, dan pembangunan 157 km tanggul pengendali banjir dan pengamanan pantai.
“Hal ini, membuat Indonesia relatif surplus pangan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan dalam tiga tahun terakhir, Indonesia surplus 10 juta ton pangan,” ujar Moledoko.
Berkaitan dengan energi, pemerintah telah mengantisipasi dengan menyiapkan kebijakan, salah satunya adalah Program Mandatori B30 yang mewajibkan semua bahan bakar diesel di Indonesia memiliki campuran minimal 30% biodiesel dan 70% Solar.
Dalam konteks krisis keuangan global khususnya inflasi, Moeldoko menyampaikan pemerintah telah mengumpulkan seluruh kepala daerah agar terlibat aktif dalam mengatasi inflasi. Salah satunya, memastikan subsidi atas distribusi barang agar tidak terjadi kelangkaan di daerah.
“Selain itu, bantuan-bantuan sosial dalam bentuk perlindungan sosial diberikan cukup masif, sehingga masyarakat di satu sisi memiliki daya beli yang terjaga, pada sisi yang lain pengeluaran menjadi terkurangi,” jelasnya.
Diskusi ini juga dihadiri Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Deputi Kemenko PMK, Aris Darmansyah; dan Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo.
Strategi Penanganan Covid-19 Indonesia Sangat Baik
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pandemi Covid-19 terjadi di seluruh dunia dan tercatat merupakan yang terbesar dalam sejarah. Sehingga semua negara menghadapinya bersama-sama.
Dalam konteks Indonesia, Menteri Budi, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi karena telah mampu memimpin tim dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk bekerja bersama-sama secara efektif.
Pada saat pandemi Covid-19 terjadi, Budi memaparkan, puncak kasus di Indonesia pernah mencapai 600.000 per hari. Sekarang sudah turun menjadi di bawah 2.000 per hari. Sementara yang masuk rumah sakit pernah mencapai 100.000 orang, sementara sekarang hanya 3.100 orang per hari. Adapun yang meninggal pernah mencapai 1.800 orang, sekarang sudah berhasil ditekan hingga turun di angka 17 sampai 19 orang per hari.
“Jadi itu adalah pencapaian yang kita raih di masa pandemi ini dan seluruh dunia juga mengakui bahwa penanganan kita adalah yang paling baik, khususnya di gelombang terakhir, varian omicron dan B4 dan B5,” tegasnya.
Bahkan di bulan Juni hingga Agustus kemarin, kata Budi, Indonesia tidak mengalami peningkatan kasus meskipun negara-negara lainnya melaporkan kenaikan kasus yang siginifikan. Hal ini disebabkan strategi penanganan pandemi oleh pemerintah yang sangat baik. “Jadi selama enam bulan sejak awal tahun, itu ada siklus kenaikan gelombang karena ada varian baru, kita tidak,” tambahnya.
Tingkat Inflasi Indonesia Aman
Pada kesempatan yang sama, Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menteri Keuangan RI mengakui selama tiga tahun terkahir, Indonesia berjibaku dengan pandemi covid-19. Hal ini membuat anggaran cukup bengkak. Dimana tercatat hampir 1.895 triliun disiapkan baik untuk penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi nasional.
“Kita bersyukur, sebab di balik wabah ada hikmah dan bahkan ada berkat. Indonesia saat ini dapat mempertahankan, bahkan dalam beberapa hal, dapat mengoptimalkan berbagai potensi. Kita termasuk negara dengan tingkat inflasi yang terjaga, relatif rendah di 5,95%,” papar Yustinus.
Yustinus menambahkan, pendapatan Indonesia di tahun 2022 setelah 2 tahun berjuang untuk pulih, justru bisa tumbuh 49,8%. Sementara rasio utang yang seringkali menjadi catatan selama masa covid ini, Yustinus menjelaskan, Indonesia terpaksa menambah utang untuk menangani covid. Namun penetrasi rasio utang terhadap PDB yang sempat menyentuh 4,1%, perlahan diturunkan dan sekarang di angka 3,8%.
Adapun index manufaktur Indonesia, sudah di atas 50. Artinya sudah ekspansif. Hal ini menunjukkan geliat ekonomi Indonesia bagus. Sebab Indonesia sudah mulai melakukan impor bahan baku barang modal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan juga ekspor.
Yang paling penting lagi, tegas Yustinus, adalah terkait neraca perdangan. Indonesia konsisten surplus. Bahkan per September tahun ini, ekspor Indonesia mencapai 24,8 miliar. “Ini capaian yang cukup bagus dengan surplus 4,99 miliar dolar. Surplus neraca pembayaran juga terjadi, sampai dengan triwulan II, 2022 itu ada surplus 2,4 miliar dolar atau Rp37 triliun rupiah,” jelas Yustinus
Adapun cadangan divisa Indonesia, terjaga di angkat USD138 miliar atau 2,3 quatriliun rupiah di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Selain itu, indikator perbandingan dengan negara ASEAN dan G20 juga cukup bagus. Level PDB ril kita juga
pada pertumbuhan yang bagus, inflasi terjaga. “Mudah-mudahan ini jadi bekal yang bagus untuk menyongsong tahun depan yang juga akan lebih dinamis”.
IPM Indonesia Meningkat
Sementara itu, Aris Darmansyah Edisaputra selaku Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan & Moderasi Beragama Kemenko PMK mengatakan, pembangunan Indonesia dapat diukur dari indeks pembangunan manusianya (IPM).
Pada saat pandemi melanda Indonesia, yakni selama tahun 2020/2021, indeks pembagunan manusia (IPM) Indonesia berada di angkat 71,94. Data ini berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, IPM meningkat 72,29 pada 2022.
“Dimana pada saat itu, walaupun di dalam masa pandemi, tapi IPM tersebut merupakan nilai dengan kategori tinggi. Memang rendah dibandingkan dengan Tahun 2022 ini yakni 72,29,” terang Aris.
Aris menambahkan, berbicara mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM), Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi bangsa yang unggul pada 2024. Tahun itu merupakan 100 tahun usia Indonesia merdeka.
“Nah ada 4 pilar pembangunan Indonesia menuju 2045 itu. Yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemantapan ketahanan nasional serta tata kelola pemerintahan,” bebernya.
Dua Model Pembangunan Papua
Pada diskusi terpisah, Deputi V Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah meletakkan dua model pendekatan dalam upaya membangun Papua.
Pertama adalah pendekatan infrastruktur, dan kedua pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua pendekatan tersebut diharapkan menjadi dasar pembangunan di Bumi Cendawasih yang akan terus berlanjut.
Jaleswari pun berberharap pemerintah daerah di Papua menindaklanjuti dasar yang telah dibangun tersebut dengan terus mendekatkan diri serta membangun pola komunikasi dua arah dengan masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok bumi Cendrawasih.
“Di samping itu juga yang terpenting adalah bagaimana pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat, terus dikedepankan,” ujarnya. (*)
