KEPRINEWS – Pemerintah Kota Tanjungpinang mendapat penghargaan opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.
Capaian opini tertinggi WTP tersebut merupakan yang kedelapan kali secara berturut-turut sejak 2014 yang diterima Pemko.
Penghargaan piagam ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani dan plakat, diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Indra Soeparjanto, dan diterima Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, di kantor wali kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (20/10/2022).
Dalam kesempatan itu, Rahma mengucap rasa syukur atas raihan prestasi opini tertinggi WTP dari BPK. Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa pemko telah menunjukkan komitmen dan kinerja lebih baik kepada masyarakat.
“Prestasi ini adalah bukti bahwa pemko terus komitmen menjaga kualitas pertanggungjawaban APBD secara transparan dan akuntabel, serta telah sesuai kaidah-kaidah pelaporan yang baik dan benar dalam standar akutansi pemerintahan,” tutur Rahma.
Pencapaian tersebut terwujud, tak lepas dari kerja keras seluruh jajaran pemko dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan ditunjang oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai di seluruh unit kerja.
“Saya ucapkan terima kasih kepada DJPb Kepri dan BPK atas dukungannya selama ini. Kepada seluruh ASN, saya berharap agar tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, berdedikasi, serta integritas yang tinggi untuk selalu menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berkualitas,” ungkapnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Indra Soeparjanto mengapresiasi atas terjaganya kualitas LKPD kota Tanjungpinang 2021.
Ia menilai, terjaganya kualitas laporan pertanggungjawaban APBD membuktikan keseriusan seluruh jajaran pemko Tanjungpinang dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik, meskipun masih dihadapkan pada kondisi yang tidak terduga (unprecedented) sepanjang 2021 akibat pandemi covid-19.
“Kami berharap, capaian tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan lagi pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Indra juga menyampaikan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pemko Tanjungpinang sampai 17 Oktober 2022 yakni sebesar Rp538,90 miliar atau 79,41% dari pagu alokasi TKDD 2022.
Sedangkan, untuk realisasi DAK fisik sampai 17 Oktober 2022 mencapai Rp26,16 miliar atau 54,44% dari pagu sebesar Rp48,05 miliar.
“Dana BOS yang telah disalurkan untuk sekolah di lingkup kota Tanjungpinang sebesar Rp26,01 miliar atau 63,32% untuk 296 sekolah. Lalu, dana BOP PAUD sebesar Rp1,31 miliar atau 74,41% dan dana BOP kesetaraan sebesar Rp0,5 miliar atau 48,69%,” terangnya.
Ia menambahkan, tahun 2022 ini, kita masih dihadapkan dengan tantangan kondisi global yang berat seperti potensi resesi, isu geopolitik, risiko stagflasi, pengetatan moneter, serta kenaikan harga pangan dan energi.
Karena itu, peran APBN dan APBD sebagai shock absorber perlu dijaga agar tetap berfungsi optimal. Untuk itu, pemda diharapkan tetap mengutamakan prinsip tata kelola yang baik untuk menjamin agar setiap rupiah APBN dan APBD dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Pencapaian opini atas laporan keuangan Itu, menurutnya, bukan tujuan akhir, namun hendaknya memiliki korelasi positif terhadap kinerja pembangunan di daerah, karena keuangan negara termasuk transfer dana transfer adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mensejahterakan rakyat.
Laporan keuangan yang telah disusun dengan baik hendaknya benar-benar dijadikan alat untuk memberikan feedback bagi perencanaan dan penganggaran ke depan yang lebih baik.
“Harapan kita juga, penghargaan WTP ini dapat menjadi pendorong keberhasilan program-program yang sedang dilaksanakan oleh pemda,” kata Indra. (*)
