KEPRINEWS – Berawal dari pemberitaan keprinews.co, edisi 29 Agustus 2023, berjudul “Sekwan Tanjungpinang Diduga Buat Pencairan Fiktif, Beberapa Kali Bimtek Tidak Diikuti Uangnya Diambil”, mendapatan sorotan tajam masyarakat.
Hal ini terlihat dari tanggapan masyarakat lewat media sosial dan sejumlah masukan yang masuk ke redaksi.
Salah satunya Deni, warga Batu 8, belum lama ini, menyoroti kinerja Sekwan DPRD Tanjungpinang M Amin, berdasarkan pemberitaan media, yang diduga melakukan pencairan fiktif, dimana, ia tidak mengikuti Bimtek, ironisnya, uangnya diambil.
Seperti yang dibeberkan, sebelumnya, oleh seorang pegawai sekterariat DPRD Tanjungpinang, (namanya dirahasiakan), kepada media ini, bahwa dalam satu bulan, hampir setiap Minggu, M Amin diketahui sibuk mengikuti pelatiham Bimbingan Teknis (Bintek), tapi pada pelaksanaannya ia tidak mengikutinya, hanya pencairan anggaran itu dicairkan.
Dari sejumlah kegiatan Bimtek, contohnya, pelaksanaan Bimtek di tanggal 18 sampai 20 Agustus 2023, di Hotel Beverly Batam.
Hebatnya, dari sejumlah pelaksanaan Bimtek, dirinya bisa mendapatkan sertifikat. Walaupun tidak ikuti kegiatan, namun bisa miliki setifikatnya. Sertifikat tersebut, diduga hanya dibeli lewat panitia acara.
“Yang kami ketahui, dari sejumlah pencairan anggaran Bimtek, diduga ia membayar untuk membeli sertifikat doang. Bahkan kecurigaan kami ini, sejumlah pelaksanaan Bintek yang katanya dirinya itu mengikutinya, setelah dicek dia tidak pernah hadir,” terangnya.
Sampai beberapa kali pertemuan rapat pejabat Pemko Tanjungpinang yang melibatkan eselon dua, M Amin diketahui tidak hadir, karena beralasan mengikuti kegiatan Bimtek di luar daerah.
“Kami juga pernah mendengar kegiatan Bimtek yang seharusnya dirinya yang mengikuti, digantikan dengan orang lain, namun gunakan nama beliau. Inikan pemalsuan data,” tuturnya.
Sekretaris Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah, Lenny, menanggapi berita ini, meminta aparat penegak hukum untuk menjadikan atensi dugaan ini.
“Tidak dibenarkan UU seorang pejabat daerah mencairkan uang negara secara fiktif. Tidak mengikuti Bimtek, uangnya diambil. Bahkan hal ini menunjukan korupsi waktu. Dalam waktu dekat kami akan membuat laporan resmi ke APH,” tuturnya.
M Amin, beberapa kali dihubingi via whatsapp, ia memilih bungkam alias tidak menjawab. Beberapa kali ditelpon tidak mengangkatnya, ke kantornya ia tidak ada di tempat. Terakhir dihubungi, Selasa (19/9/2023) tetap ia tidak mau menjawab konfirmasi wartawan. (Red)
