KEPRINEWS – Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” atau ”Pulih Bersama” sebagai tema sentral yang mengajak anggota G20 untuk bekerja sama dalam pendekatan yang kolaboratif dan inklusif.
Tiga prioritas utama Presidensi G20 Indonesia adalah Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi berbasis Digital, dan Transisi Energi. Prioritas utama ini dijadikan agenda pembahasan baru (flagship agenda) di Working Group (WG) dan Engagement Group (EG) Sherpa Track.
Dalam Sherpa Track, terdapat 11 WG, 1 Inisiatif, dan 10 EG. Sinergi antara Pemerintah dan kelompok Non Pemerintah ini menunjukan sifat forum G20 yang inklusif.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Ketua Sekretariat Sherpa Track dan Finance Track menjelaskan keseluruhan rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia 2022, akan diselenggarakan sekitar 441 events yang tersebar di 25 kota dan kabupaten.
“Terdapat 184 main events yang terdiri atas 1 Konferensi Tingkat Tinggi, 20 Pertemuan Tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, 17 Pertemuan Tingkat Sherpa/Deputi, 56 Pertemuan Tingkat WG, dan 90 Pertemuan Tingkat EG. Di samping itu terdapat sekitar 257 Side Events dan program Road to G20 Indonesia 2022,” jelasnya dalam acara Keterangan Pers terkait pelaksanaan Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 di Jakarta Pusat,Jumat (18/02/2022).
Untuk pengaturan dan dukungan kelancaran penyelenggaraan keseluruhan rangkaian acara Presidensi G20 tersebut, khususnya di Bidang Sherpa Track, maka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I Bidang Sherpa Track, menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (KepMenko) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Matriks Agenda Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.
Dalam KepMenko tersebut diatur mengenai Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Sherpa Track, termasuk penetapan Chair/ Co-Chair/ Alternate Chair dari masing- masing Working Group dan Engagement Group. Selain itu juga ditetapkan Matriks Agenda yang mengatur mengenai Jadwal Pertemuan dan Agenda Prioritas dari seluruh Working Group dan Engagement Group.
”Seluruh penyelenggaraan acara Bidang Sherpa Track, akan mendasarkan pada pengaturan yang ditetapkan dalam KepMenko ini, sehingga sudah ada informasi sejak awal yang memberikan kejelasan dan kepastian dalam penyelenggaraan semua kegiatan,” jelas Sesmenko Susiwijono.
Sebelumnya juga sudah diterbitkan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 (SE KaSatgas) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble Pada Rangkaian Kegiatan Pertemuan G20 di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19 yang mengatur secara lengkap mengenai penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan Presidensi G20.
”Penyelenggaraan seluruh pertemuan dalam rangka Presidensi G20 Indonesia, akan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan menerapkan sistem bubble, sebagaimana diatur dalam SE KaSatgas,” papar Sesmenko Susiwijono menjelaskan
Pada pelaksanaan Sherpa Track, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Luar Negeri mengoordinasikan pembahasan isu-isu ekonomi non keuangan, yaitu isu yang menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, perubahan iklim, dan isu non keuangan lainnya.
Struktur koordinasi Sherpa Track pada Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 terdiri atas 11 Working Group (WG) yaitu Anti Corruption; Agriculture; Environment and Climate Sustainability; Development; Digital Economy; Energy Transitions; Education; Employment; Health; Tourism; Trade, Industry, and Investment; dan 1 Inisiatif yaitu EMPOWER. Serta terdapat 10 Engagement Group (EG) yaitu Parliament 20; Supreme Audit Institution 20; Business 20; Civil 20; Urban 20; Women 20; Think 20; Science 20; Labour 20; dan Youth 20.
Presidensi G20 Indonesia memiliki beberapa pembahasan penting yang dikaitkan dengan 3 Prioritas Utama, antara lain mendorong pembentukan gugus tugas bersama (joint task force) antara Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan yang menjadi mandat dari KTT G20 Roma 2021.
Melalui gugus tugas bersama ini diharapkan upaya pemulihan pasca pandemi dan kesiapsiagaan terhadap pandemi di masa depan terkoordinasi dengan baik secara global dan menjadi legacy bagi Presidensi Indonesia. Selain itu, pada Presidensi G20 Indonesia juga akan dilaksanakan pertemuan pertama Digital Economy Working Group yang sebelumnya berbentuk Task Force.
”Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia ini diharapkan tidak hanya bersifat narasi atau kesepakatan tertulis, namun juga bersifat concrete dan memberikan manfaat nyata dan inklusif, tidak hanya untuk Indonesia namun juga dunia,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi yang juga menjadi Co-Sherpa G20 Indonesia bersama dengan Duta Besar Dian Triansyah Djani.
Indonesia juga akan mengupayakan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang, membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global. (*)
