KEPRINEWS – Sebanyak 120 honorer di lingkungan Pemprov kepri resmi dirumahkan. Keputusan ini diambil karena adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan pengangkatan pegawai.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri, Yeny Trisia menjelaskan, bahwa keputusan untuk merumahkan 120 honorer tersebut sesuai dengan penetapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dimana pegawai non-ASN tidak lagi diperbolehkan pada tahun 2025.
Selain itu, Yeny juga menekankan bahwa keputusan ini bukan disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.
“Jadi ini mutlak aturan, bukan karena efisensi anggaran. Kalau dipaksa tentu akan melanggar undang-undang atau ilegal,” kata Yeny, Senin (17/2/2025).
Lanjut kata Yeny, adapun 120 honorer yang dirumahkan tersebut, sebagian besar adalah tenaga pendidikan, guru dan tenaga kesehatan.
Berdasarkan rincian, pegawai non-ASN yang dirumahkan terdiri dari tenaga kesehatan 2 orang, tenaga teknis 37 orang, dan 87 orang tenaga pendidikan dan guru.
“Untuk tenaga kesehatan dan guru masih bisa kita angkat kembali, melihat berapa kebutuhan di wilayah Kepri,” ungkapnya.
Lanjut Yeny, bahwa pegawai honorer yang dirumahkan ini ialah mereka yang tidak dapat mengikuti proses seleksi penerimaan PPPK yang disebabkan masa kerja kurang dari 2 tahun.
Selain itu, honorer yang dirumahkan juga masuk dalam kategori yang baru mulai bekerja setelah 31 Oktober 2023 serta tidak terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Karena tidak memenuhi syarat, mereka terpaksa dirumahkan. Karena berdasarkan aturan tahun 2025 hanya ada ASN dan PPPK saja,” tuturnya.
Kendati demikian, Pemprov Kepri tetap akan melakukan inventarisasi sembari menyusun formasi ulang terhadap formasi yang dibutuhkan, dan akan diusulkan melalui Menpan-RB.
“Apabila disetujui, mereka bisa mengikuti tahapan PPPK berikutnya,” tutupnya. (un)
