KEPRINEWS – Sederet kritikan dan penolakan masyarakat menyoal pengangkatan Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Kepri tahun 2025, yang dilantik pada tanggal 23 Januari 2025, saat kondisi keuangan daerah defisit dan mengalami efisiensi anggaran.
Untuk itu, Tokoh Pembentukan Provinsi Kepri, Huzrin Hood, angkat bicara, menyoroti keberadaan Stafsus yang dianggap pemborosan anggaran.
Biaya honorarium tim khusus dinilai fantastis, per bulannya Rp13.300.000 per orang, sebanyak 17 anggota. Ini sangat membebani APBD Kepri yang dihadapkan dengan berbagai persoalan, termasuk pemangkasan keuangan secara besar-besaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebaiknya Stafsus ini dibubarkan saja. Besaran biaya mereka dengan kondisi ekonomi masyarakat sekarang, termasuk kemampuan APBD tidak berimbang. Diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Jelas instruksinya membatasi belanja honorarium, secara tak langsung, menjadi alaram larangan pengangkatan Stafsus,” ujarnya, kepada keprinews.co, Sabtu (15/2).
Huzrin sebut, alasan ia meminta Gubernur Kepri membubarkan Stafsus, melihat dari kilas balik 5 tahun kinerja Stafsus selama ini tidak memberikan dampak, manfaat dan target yang spesifik, terukur, dan realistis.
Alokasi anggaran upah Stafsus tidak mempedomani prinsip penggunaan anggaran APBD, yang pada dasarnya penerapan penganggaran belanja honorarium harus berbasis kinerja (Performance Based Budget).
Huzrin Hood kembali memberikan contoh sederhana, perbandingan terbalik dengan biaya tenaga honorer di Karimun, yang bernilai Rp500 ribu. Nilainya kecil, tapi dampaknya besar dan terukur.
Untuk menerima honor Rp500 ribu, para tenaga honor ini harus mengisi absen kehadiran tiap hari. Walaupun gaji yang diterima sebetulnya tidak mencukupi biaya operasional kerja, apa lagi biaya hidup, namun tenaga honor tersebut tetap mengerjakan beban kerja sesuai target, menyelesaikan tuntutan kerja tiap hari.
“Bagaimana dengan beban kerja Stafsus yang kesehariannya terlihat di kedai kopi. Kadang hanya ekorin kepala daerah, entah kapasitasnya hanya teman bicara, atau lainnya, Hal ini anak kecil pun bisa lakukan. Dibilang membantu OPD, tidak tepat, karena tiap OPD punya pegawai, Kasi, Kabid dan Kadis. Jadi apa yang harus dibantu untuk OPD, apa lagi rata-rata tidak memiliki keahlian tertentu,” ungkap Huzrin.
Salah satu Stafsus Gubernur Kepri Sarafudin Haluan, menanggpi konfirmasi media ini, soal isu miring yang mencuat ke publik, ada oknum Stafsus di OPD, melalui pengeluhan beberapa pejabat Pemprov, yang menyayangkan intervensi berlebihan, yang dinilai terlalu mencampuri urusan kedinasan, kegiatan proyek dan lainnya sangat mengganggu kinerja PNS, termasuk keberadaan Stafsus, dikatakannya, untuk perjalanan dinas sudah diatur dalam Pergub, tapi harus seizin kepala OPD-nya.
“Tugas Tim Khusus itu membantu OPD bukan membuat susah OPD. Jika ada yang buat susah pasti Pak gubenur akan evaluasi yang bersangkutan,” pungkasnya. (P1)
