
KEPRINEWS – Seorang ibu bernama Nurhayati meminta keadilan anaknya, Diyantri yang menjadi korban kecelakaan yang disebabkan kabel PLN menjuntai di Sungai Carang, Tanjungpinang beberapa tahun lalu.
Nurhayati mendatangi Kantor PLN, Jumat (15/2/2025) didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang Syarifah untuk memperjuangkan nasib anaknya setelah insiden tersebut.
Menurut Nurhayati, kecelakaan yang menimpa anaknya turut membawa luka yang cukup mendalam bagi keluarganya, sebab akibat kecelakaan itu Diyantri mengalami luka yang serius dan harus menjalani pengobatan hingga ke luar daerah.
“Anak saya mengalami luka parah, kaki dan tangan sebelah kanannya patah. Bahkan beberapa kali dibawa ke luar daerah untuk berobat, pengobatan juga pakai uang sendiri,” kata Nurhayati, saat berada di Kantor PLN.
Atas insiden ini, ia pun mengaku tak menuntut uang ganti rugi atau kompensasi pada pihak PLN. Hanya saja, ia meminta pihak PLN dapat memberi pekerjaan tetap bagi anaknya.
“Kami tak menuntut uang, hanya meminta pekerjaan tetap. Karena kondisi ekonomi anak saya setelah insiden itu sangat sulit, jadi pekerjaan ini bisa untuk menyambung hidup keluarga mereka,” ucapnya.
Lebih lanjut, awalnya tuntutan pekerjaan tersebut diberikan oleh PLN Tanjungpinang, Diyantri sempat dipekerjakan ke pihak ketiga sebelum akhirnya dipecat secara sepihak setelah bekerja selama 5 bulan.
“Anak saya dipecat tanpa pemberitahuan, bahkan satu bulan tak diberikan gaji,” ujarnya.
Hal ini, membuat keluarga Diyantri kembali mendatangi Kantor PLN Tanjungpinang untuk meminta kejelasan terkait pemberhentian kerja sepihak tersebut. Namun upaya komunikasi yang dilakukan beberapa bulan belakangan ini tak membuahkan hasil.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang, Syarifah menjelaskan, bahwa kehadirannya di Kantor PLN mendampingi Nurhayati yakni atas izin dan arahan Ketua DPRD Tanjungpinang.
Bahkan, kedatangan dirinya bersama orang tua korban juga belum menemui titik terang hasil kesepakatan kedua belah pihak, karena Manager PLN yang sulit ditemui.
“Tadi sudah jumpa dengan Sekretaris pribadinya Manager PLN, tapi mereka pun katanya tidak bisa berkomunikasi langsung dengan atasan. Bahkan saya telpon juga tidak pernah diangkat oleh beliau,” ungkapnya.
Karena belum mendapatkan jawaban yang konkrit, DPRD Tanjungpinang berencana akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak PLN Tanjungpinang.
“Kita akan segera lakukan RDP saja dan terbuka untuk umum, karena saya sudah hadir kesini pun tidak ditanggapi,” pungkasnya. (un)