KEPRINEWS – Presiden Joko Widodo mencanangkan akselerasi transformasi digital nasional sebagai salah satu program pemerintah. Menurut, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba transformasi digital menjadi enable bagi implementasi program nasional lain.
“Transformasi digital berkontribusi dalam percepatan pembangunan nasional dan juga termasuk ekonomi digital. Sehingga transformasi digital bukan suatu program yang standalone, tapi ia merupakan enabler bagi banyak program nasional lainnya,” jelasnya dalam Webinar Bank Indonesia Institute dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (14/03/2022).
Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan transformasi digital tidak berlangsung mendadak atau terjadi karena pandemi. Menurutnya, upaya mengakselerasi transformasi digital telah dicanangkan sejak lima tahun terakhir secara intensif.
“Transformasi digital memang ada tahapannya, ada yang disebut dengan digitasi yang hanya sekadar meng-online-kan yang offline, men-digital-kan yang manual. Tapi juga ada tahap selanjutnya yakni digitalisasi yaitu perbaikan pada proses bisnis sampai di akhirnya kita melakukan transformasi,” tuturnya.
Menurut Sekjen Mira Tayyiba, transformasi digital menjadi enabler bagi program nasional lainnya sebagaimana dilihat dari tiga agenda besar pemerintah, baik agenda jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.
“Di jangka panjang kita semua tahu bahwa di tahun 2045 Indonesia beraspirasi untuk menjadi the Big Five, negara dengan perekonomian besar sebagai negara maju dan transformasi digital juga sebagai solusi untuk jangka menengah. Kita akan melihat bagaimana potensi ekonomi digital Indonesia yang ditengarai sampai 40% dari potensi kawasan digital ASEAN, tetapi ini perlu upaya bersama karena kita ketahui yang namanya potensi hanya potensi, tidak ada nilainya sampai dengan realisasi,” jelasnya.
Pemulihan Ekonomi
Sekjen Kementerian Kominfo mengharapkan program transformasi digital bisa merealisasikan berbagai potensi yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, kehadiran transformasi digital sangat relevan berkaitan dengan konteks pemulihan ekonomi, baik saat pandemi maupun pascapandemi.
“Transformasi digital memang sangat intensif selama atau saat dimulainya pandemi. Oleh karenanya, pandemi Covid-19 disebut dengan the digital accelerator, karena mempercepat terjadinya transformasi digital. Tentunya, ini juga berjalan atau bersesuaian dengan perkembangan teknologi dan tuntutan global, khususnya mengenai data,” ungkapnya.
Menurut Sekjen Mira Tayyiba, terdapat eksosistem pendukung transformasi digital Indonesia. Salah satunya pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terus digenjot oleh Kementerian Kominfo.
“Karena kita tidak bisa bicara mengenai transformasi digital, tidak bisa bicara mengenai e-commerce, fintech atau apapun yang berbasis digital tanpa adanya konektivitas digital itu sendiri, salah satunya adalah infrastruktur TIK,” ujarnya.
Faktor pendukung lain seperti aspek demografi yang mudah dan cenderung teknology safety agar bisa mengadopsi teknologi digital dengan cepat, memanfaatkan momentum percepatan transformasi digital. Menurut Sekjen Kementerian Kominfo hal itu akan dapat mewujudkan visi 2045 sebagai negara maju dengan tingkat perekonomian yang baik.
“Agar bisa berlangsung, diharapkan setiap tahunnya diharapkan meningkat hingga 7%. Pertumbuhan 5% per tahun yang selama ini sampai dengan sebelum pandemi kita nikmati tidak akan mampu membawa Indonesia ke tingkat yang kita inginkan. Hal itu baru bisa tercapai apabila pertumbuhan ekonomi per tahunnya 6% sampai 7%,” ungkapnya.
Sekjen Mira Tayyiba menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah tumbuh positif hingga mencapai level upper middle income. Namun, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan. Salah satu instrumen terpenting dalam transformasi ekonomi adalah pemanfaatan teknologi digital karena bukan saja meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk terlibat dalam kegiatan perekonomian.
“Ini tentunya menjadi pe-er apa yang bisa membantu Indonesia lompat dari yang 5% ke 6% sampai 7%, dan harus diseriusi. Karena kalau kita memakai skema atau skenario yang ada saat ini tanpa adanya redesain ekonomi, maka dilakukan perhitungan di tahun 2037 kita akan kesalip oleh Filipina, tahun 2043 tersalip oleh Vietnam,” tuturnya.
4 Startup Baru
Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan demokratisasi ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital perlu diperhatikan. Saat ini, ekonomi digital Indonesia yang menyumbang 40% potensi kawasan ASEAN juga tengah menjadi perhatian seluruh stakeholders.
“Bagaimana peningkatan dari tahun 2019, 2020, 2021 dan proyeksinya nanti di 2025. Dari 2020 ke 2021 saja selama masa pandemi kita naik 49%, ini adalah suatu kondisi yang sangat menjanjikan,” ujarnya.
Potensi ekonomi digital Indonesia juga tidak asing bagi masyarakat. Menurut Sekjen Mira Tayyiba, geliat dan aktifitas keseharian masyarakat saat ini banyak bersentuhan langsung dengan ekosistem platform digital.
“Sebut e-commerce dan fintech yang dalam hal ada online media, online travel, transportasi hingga food. Akan tetapi, di masa pandemi, masyarakat juga diperkenalkan dengan lahirnya startup jenis baru yaitu edutech dan healthtech,” ungkapnya.
Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan, selama pandemi, Indonesia melahirkan empat startup unicorn baru. Perusahaan rintisan yang memiliki nilai valuasi mencapai USD1 Miliar atau sekitar Rp14 triliun.
“Yang menariknya selama pandemi ini justru Indonesia menelurkan empat startup unicorn yang baru. Untuk logistik ada J&T, kemudian ada Pajak, Xendit dan Ajaib. Jadi ternyata kondisi pandemi ini untuk beberapa hal justru membawa berkah mempercepat perkembangan startup, karena kondisi itu semakin memaksa kita untuk mengalihkan kegiatan kita dari fisik ke digital,” tandasnya.
Sekjen Mira Tayyiba menegaskan kiprah startup Indonesia juga naik kelas hingga ke tingkat global. Menurutnya, tujuh teknologi startup masuk dalam Forbes Asia 100 to Watch 2021 yang menunjukkan pertumbuhan menjanjikan.
“Jadi ini semua sekali lagi menggambarkan bukan saja pasar tapi potensi ekonomi digital Indonesia. Sekali lagi, potensi adalah potensi, kita harus melakukan upaya agar menjadi suatu nilai ekonomi,” ungkapnya.
Webinar BI Institute berlangsung secara hibrida mengangkat tema Tantangan dan Peluang Ekonomi Digital: Framework Kebijakan Program Prioritas Ekonomi Digital, Regulasi Perlindungan Data serta Peran Indonesia Satu Data. (*)
