KEPRINEWS – Efisiensi anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, masih berproses. Jumlah pemangkasan anggaran kali ini sebesar Rp285 miliar dari APBD 2025.
Kebijakan ini, menindak lanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad di sejumlah media, menegaskan, bahwa pemangkasan anggaran mengharuskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penghematan secara maksimal.
Dana Pokir DPRD Kepri
Menyoal efisiensi anggaran, dana Pokir (pokok pikiran) DPRD Kepri menuai sorotan di berbagai elemen masyarakat,
Seperti yang dikatakan aktivis mahasiswa Tanjungpinang, Josua, kepada keprinews.co, Kamis (13/2/2025), bahwa dana Pokir dari 45 anggota DPRD Kepri cukup menguras APBD.
Di mana, tiap anggota dapat jatah Pokir yang nilainya cukup fantastis, sebesar Rp6 miliar per orang. Jika dihitung, termasuk jatah Ketua dan Wakil Ketua DPRD, menyedot APBD hampir Rp300 miliar.
“Jumlah ratusan miliar rupiah ini sudah sepatutnya masuk dalam pemangkasan anggaran. Efek domino dari program OPD dan program Pokir nilai manfaatnya ke masyarakat setara. Bahkan program OPD itu kelihatan, sebaliknya program Pokir hampir tidak kelihatan di masyarakat,” terangnya.
Seharusnya pemangkasan anggaran dilakukan merata, tidak hanya terfokus pada kegiatan OPD. Para anggota dewan harus kedepankan penyelarasan, berkeadilan, merata. Menghadapi kondisi keuangan dengan istilah ringan sama dijinjing berat sama dipikul.
Seirama dengan itu, Sekretaris Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP) Lanny, menambahkan, menanggapi masalah penggunaan dana Pokir di tahun-tahun sebelumnya yang terindikasi beragam masalah, ia berharap, realisasi program Pokir di tahun ini untuk lebih transparan.
Dalam penggunaannya, anggaran Pokir juga harus disinkronkan dengan program dinas, agar tidak terjadi ketimpangan antara program dinas yang sudah ada dan program Pokir
“Agar terlihat mana yang menjadi program dinas dan mana yang dari Pokir, biar tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi,” cetusnya.
Disebutnya, realisasi dana Pokir harus disalurkan melalui prosedur yang bisa memberikan manfaat, berkaitan dengan aspirasi masyarakat, dikelola sesuai UU.
“Keinginan bersama masalah efisiensi anggaran cepat kelar, dana Pokir disamaratakan dalam pemangkasan, atau minimalnya ada anggaran yang dipangkas, agar masalah anggaran secepatnya teratasi dengan prinsip berkeadilan,” pungkasnya.
Sejumlah anggota DPRD Kepri saat dikonfirmasi media ini, terkait pelaksanaan efisiensi anggaran di TA 2025, via whatsapp, Kamis (13/2), belum ada yang menjawab konfirmasi wartawan, sampai berita ini diterbitkan. (tim)
