KEPRINEWS – Sebagai mitra wicara pertama yang menjalin Kemitraan Komprehensif Strategis dengan ASEAN, Australia dan ASEAN memiliki peran penting untuk membangun kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai dan sejahtera.
“ASEAN dan Australia juga memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional. Saya berharap kiranya Australia juga memiliki kesamaan pandangan dengan ASEAN mengenai pentingnya kerja sama yang inklusif. Inklusivitas sangat penting untuk memperkuat strategic trust,” ujar Presiden Joko Widodo saat berbicara pada KTT ke-2 ASEAN – Australia di Sokha Hotel, Phnom Penh, Kamboja, Sabtu (12/11/2022).
Dalam KTT yang dihadiri pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tersebut, Presiden Joko Widodo mengemukakan tiga hal fokus kerja sama yang dapat diperkokoh antara ASEAN dan Australia. Pertama menurut Presiden, ASEAN dan Australia harus terus menjalin kerja sama konkret dalam konteks Indo-Pasifik.
“Saya yakin ASEAN – Australia dapat segera mengambil beberapa pilot projects dari 4 prioritas kerja sama yang tertera dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Dalam kaitan itu sebagai Ketua ASEAN tahun depan, Indonesia harapkan partisipasi Australia dalam Indo-Pacific Infrastructure Forum,” kata Presiden.
Fokus kerja sama yang kedua menurut Presiden Jokowi adalah Australia dapat menjadi jembatan untuk memperkuat komunikasi antara ASEAN dan Pacific Islands Forum (PIF). Indonesia mengusulkan komunikasi antara Sekretariat ASEAN dan PIF bisa mulai terjalin.
“Ketiga, on bilateral note, saya mengajak Australia untuk hadir dan berkontribusi dalam pertemuan Indonesia-Pacific Forum for Development yang utamanya akan memberikan perhatian pada kerja sama ekonomi dan pembangunan di kawasan Pasifik,” ucap Presiden.
Di akhir pengantarnya, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi arti penting ASEAN dan Australia yang memiliki tanggung jawab menjadikan kawasan kita sebagai epicentrum of growth.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT Ke-2 ASEAN – Australia yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (*)
