KEPRINEWS – Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina menegaskan bahwa saat ini Pemprov Kepri sedang gencar-gencarnya menerapkan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi dan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun ke delapan area perubahan tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami terus bergerak untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Semua ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, dengan aparatur yang beribtegritas tinggi, produktof dan memberikan pelayanan prima,” kata Wagub Marlin di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (11/7) .
Wagub Marlin dalam kesempatan ini menyambut langsung kedatangan pimpinan dan rombongan Komisi II DPR RI yang sedang melaksanakan Kunjungan Kerja. Kunjungan Kerja ini langsung dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia (ADK). Tampak hadir bersama ADK adalah Wakil Ketua Komisi II Saan Mustafa dan anggota DPR RI H Rahmat Muhajirin, dan H Wahyu Sanjaya. Hadir juga Sekretaris BNPP Restuardy Daud, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad. Serta Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Hj Anna Hasnah Hasaruddin.
Dari Pemprov Kepri sendiri tampak hadir mendampingi wakil Gubernur diantaranya Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, Ketua KPU Sriwati, Ketua Bawaslu Said Abdullah Dahlawi, Kepala BPN Kepri Nurhudi Putra, dan Kepala Ombudsman Kepri Lagat P Siadari. Hadir juga sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Kepri.
Hj. Marlin berterima kasih dan mengapresiasi kepada rombongan Komisi II DPR RI yang telah memilih Kepri sebagai Lokasi Kunjungan Kerja. Sebuah kehormatan tentunya bagi Provinsi Kepri dengan kunjungan ini.
Apalagi, ada ruang-ruang diskusi yang bisa dilakukan pada kunjungan ini. Tentunya muara dari tiap diskusi ini adalah untuk kepentingan masyarakat.
Pasa kesempatan itu, perempuan kelahiran Karimun ini memaparkan fokus pembangunan do tuap kabupaten kota yang fokus pada potensi tiap daerah. Misalnya, untuk pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, wisata Budaya Melayu dan industri halal.
Kemudian untuk Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (maintenance, repair, dan overhaul) dan industri pengolahan makanan.
Sementara pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan
logistik internasional, Pariwisata, Industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, international trade and finance center.
Untuk Kabupaten Karimun ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan. Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga
ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan serta wisata.
Wagub Marlin menambahkan, untuk Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan serta wisata. Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata. (*)
