KEPRINEWS – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dukungan penuh untuk digitalisasi di Indonesia. Menurut Menkeu, digitalisasi memiliki peran penting dalam untuk mentransformasi ekonomi, birokrasi pemerintah, dan masyarakat. Bahkan, Sri Mulyani mendorong penerapan digitalisasi untuk efisiensi layanan publik.
“Kami di Kementerian Keuangan sendiri telah melakukan banyak hal dalam mentransformasi fungsi keuangan negara ke digital. Contohnya saja, NPWP sekarang dapat diakses dengan menggunakan NIK dan membayar pajak sudah menggunakan e-filling, e-payment melalui digital, sehingga Anda tidak perlu pergi ke kantor pajak,” ungkapnya dalam Diskusi Leaders Talk Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang berlangsung hibrida dari Nusa Dua, Badung, Bali Senin (11/07/2022).
Dalam diskusi bertema Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery itu Menkeu juga menjelaskan upaya Kemenkeu dalam menerapkan digitalisasi dalam layanan agar bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia,
“Selain itu, program tax amnesty, juga telah membuat semua pelaporan untuk dilakukan secara online, di mana tidak ada satupun pengusaha atau perorangan datang ke kantor pajak. Untuk menjamin transformasi digital benar-benar menyentuh masyarakat semua golongan, kami juga mengeluarkan Surat Berharga Negara, kita sekarang juga melakukan SBN retail, instrumen investasi yang bisa diakses secara digital, yang kini telah didominasi oleh kelompok savvy investors dari perempuan dan millennials,” jelasnya.
Mengutip arahan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat sinergi percepatan ekonomi digital, Sri Mulyani menekankan pentingnya digitalisasi untuk mengubah cara pemerintah bertransaksi dan berbelanja.
“Presiden menegaskan agar semua pihak dapat memperkuat sinergi percepatan ekonomi keuangan digital di Indonesia. Untuk tingkat pemerintahan, saat ini terdapat lebih dari 400 ribu aplikasi, di mana setiap kementerian dan lembaga memiliki sekitar 2.700 database-nya masing-masing. Maka dari itu, intergovernmental connection yang akan disederhanakan dalam satu database dinilai dapat menghemat biaya operasi pemerintah secara lebih efisien, efektif, dan mengurangi risiko serangan cyber security,” ungkapnya.
Hadir bersama Menkeu dalam Sesi diskusi Leaders Talk – FEKDI 2022, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo selaku moderator, dan sederet narasumber dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo.
Bilateral dengan Italia
Sebelumnya, Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Italia, Mr. Daniele Franco secara virtual. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan arti penting peran G20 sebagai forum ekonomi dalam membantu mengatasi berbagai risiko global, seperti inflasi, krisis energi, dan krisis pangan.
“Dalam rangka mengatasi tantangan ekonomi global, dunia perlu memiliki mekanisme yang disepakati bersama, dan hal ini lah yang menjadi prioritas kita bersama di G20,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam pertemuan bilateral pada hari pertama rangkaian Pertemuan Ketiga G20 Finance Ministers and Central Bank Governor Meeting (FMCBG) yang akan berlangsung pada tanggal 15 s.d. 16 Juli mendatang.
Menkeu mengapresiasi dukungan Italia terhadap Presidensi Indonesia, dan menegaskan bahwa Indonesia sebagai Presidensi G20 akan berupaya semaksimal mungkin agar kesepakatan-kesepakatan tersebut dapat tercapai dalam Presidensi tahun ini.
“Contohnya, pembentukan Financial Intermediary Fund (FIF) for Pandemic Prevention Preparedness and Response (PPR) dalam agenda Joint Finance and Health Task Force serta kerangka kerja tranisisi dalam agenda keuangan berkelanjutan untuk mendukung transisi yang adil dan terjangkau,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menkeu Italia Daniele Franco menyatakan dukungan penuh terhadap Presidensi Indonesia. “Kami mengapresiasi komitmen Presidensi Indonesia dalam mempersiapkan pendanaan bagi pandemi di masa depan dan menjaga ekonomi dunia melalui FIF,” ujarnya.
Di samping itu, Indonesia juga akan terus berkonsultasi dengan negara-negara anggota G20, tidak hanya dalam penyusunan Communique tetapi juga dalam upaya mengkomunikasikannya kepada pemangku kepentingan di luar G20. Komunikasi tersebut penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran G20 di tengah dinamika global. (*)
