KEPRINEWS – Pemanfaatan ruang digital menjadi salah satu alternatif jawaban atas tantangan pemulihan pascapandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan percepatan pembangunan konektivitas digital sebagai salah upaya meningkatkan perekonomian nasional.
Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan pengalaman Indoenesia dalam membangun infrastruktur digital sekaligus pemanfaatan ruang digital secara positif dan produktif menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Digital Economy Working Group Presidensi G-20 Indonesia Tahun 2022.
“Ruang digital bisa menjadi salah satu jawaban untuk pemulihan pascapandemi Covid-19. Makanya tema kita pada hari ini adalah Konektivitas Digital dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19,” jelasnya saat menghadiri Sofa Talk Series DEWG secara virtual, dari Jakarta Pusat, Jumat (11/02/2022).
Stafsus Menteri Kominfo yang menjadi Co-Chair Digital Economy Working Group G20 menyatakan selama pandemi terjadi pertumbuhan positif sektor informasi dan komunikasi. Menurutnya, sektor informasi dan komunikasi yang menjadi tulang punggung sektor digital menjadi satu satunya sektor yang masih tumbuh positif selama tiga quartal berturut-turut di tahun 2020.
“Ketika sektor lain mengalami perlambatan. Kita melihat pertumbuhan 10,58 persen pada waktu ituyear on year dan itu terus tumbuh sampai sekarang. Ini menandakan bahwa ruang digital bisa menjadi salah satu jawaban untuk pemulihan pascapandemi Covid-19,” ungkapnya.
Menurut Stafsus Dedy Permadi, Pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan peluang itu dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital yang inklusif untuk mengatasi kesenjangan digital di masyarakat.
“Walaupun yang namanya inklusifitas untuk memperkecil kesenjangan di masyarakat kita tidak hanya soal perluasan akses internet saja tetapi juga manusianya. Jadi kesenjangan itu tidak hanya soal daerah yang ada internet dan yang tidak ada internet, tetapi juga soal orang yang sudah punya internet bisa menggunakan secara positif atau tidak, bisa menggunakan secara produktif atau tidak,” jelasnya.
Pemerataan Infrastruktur Digital
Pemerintah memperluas dan mempercepat ketersediaan dan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.Menurut Stafsus Menteri Kominfo, saat ini di Indonesia masih ada wilayah yang belum tersentuh akses internet 4G. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo bersama operator seluler saat ini, mempercepat pembangunan infrastruktur digital.
“Pembangunan infrastruktur digital kita ngebut nih. Jadi kalau diidentifikasi, dari 83.218 desa dan kelurahan, masih ada 12548 desa/kelurahan yang belum ada akses internet 4G. Kita juga mengidentifikasi dari 500.000 lebih pusat layanan publik, masih ada 150.000 titik layanan publik yang belum ada akses internet memadai,” jelasnya.
Selain fokus terhadap pembangunan akses telekomunikasi melalui Base Transceiver Station di 12.548 desa dan kelurahan, Kementerian Kominfo juga menyiapkan akses internet cepat melalui pemanfaatan satelit multifungsi untuk menyediakan akses bagi 150.000 titik layanan publik.
“Kita berharap satelit SATRIA I kita segera meluncur pada quartal III atau IV tahun 2023 dengan kapasitas 150 Giga byte per second yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk pusat layanan publik di 150000 titik. Misalkan sekolah, pesantren, kantor kelurahan, serta kantor kepolisian,” jelas Dedy Permadi.
Menurut Stafsus Menteri Kominfo, saat ini Pemerintah juga tengah mendorong optimalisasi utilitas Palapa Ring atau Tol langit.
“Yang kita akan sambungkan dengan Palapa Ring terintegrasi yang salah satunya untuk mengintegrasikan jaringan viber optik untuk wilayah Ibu Kota Negara baru kita. Jadi itu upaya yang kita lakukan,” tuturnya.
Lebih Produktif
Pada saat bersamaan, Kementerian Kominfo juga memastikaninternet bisa digunakan secara positif dan produktif oleh setiap warga negara. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang digital. Menurut Stafsus Dedy Permadi, Kementerian Kominfo secara khusus telah menyediakan banyak kegiatan yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat.
“Pertama program literasi digital, yang bisa diikuti melalui jejaring siberkreasi, misalnya. Hampir setiap hari ada latihan gratis memperkenalkan pada produk digital marketing. Kedua, Digital Talent Scholarship (DTS). Ada juga akademi yang disebut sebagai Digital Enterpreneurship Academy yang khusus mendidik atau melatih masyarakat untuk bisa berdagang di era digital. BAKTI Kominfo juga mempunyai program untuk UMKM di wilayah pariwisata super prioritas,” tuturnya.
Bahkan Pemerintah juga memfasilitasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bertahan di tengah Pandemi Covid-19 dengan melakukan ekspansi usaha melalui pemanfaatan ruang digital. Targetnya agar pelaku UMKM tidak hanya bisa memanfaatkan ruang digital untuk berusaha, tetapi lebih dari itu bisa survive dan mampu bersaing di tingkat global.
“Jadi tidak hanya masuk ke dunia digital saja, tetapi mampu bertahan untuk menjadi active seller, penjual yang aktif di ruang digital. Kemudian naik kelas lagi yang namanya active selling kemudian mereka bisa melakukan ekspansi bisnis bahkan bisa berasing di kompetisi global. Itulah sebetulnya tahapan-tahapan yang kita perlukan,” ungkap Stafsus Menteri Kominfo.
Menurut Stafsus Dedy Permadi, meski sebanyak 75% UMKM saat ini belum terdigitalisasi, Pemerintah terus berusaha menyusun program-program untuk membantu UMKM digital yang jumlahnya semakin meningkat.
“Jadi peluangnya masih sangat besar. PR-nya sebetulnya adalah menaikan kelas UMKM itu, mulai dari digitally on board, kemudian digitalkan, bisa beraktivitas di platform digital di marketplace, di media sosial. Yang tadinya jualan manual jadi jualan di Instagram, yang tadinya jualan manual, bisa jualan di TokoPedia,” paparnya.
Dalam Sofa Talk Series bertema Konektivitas Digital dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 hadir secara virtual, Staf Khusus Menteri Kominfo yang menjadi Co-Chair DEWG, Dedy Permadi; Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia, Sarwoto Atmosutarno; Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Arif Angga; dan Ketua Umum Indonesian E-commerce Association, Bima Laga. (*)
