KEPRINEWS – Sektor digital sebagai salah satu isu penting dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi bahasan utama dalam Digital Economy Working Group (DEWG). Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba, mengajak semua stakeholders dari pemerintah, industri dan kelompok masyarakat untuk berkolaborasi dalam menunjukkan kepemimpinan di sektor digital.
“Mari kita gunakan kesempatan Presidensi G20 Indonesia tidak hanya untuk memperlihatkan kepemimpinan Indonesia di sektor digital ke komunitas global, tetapi juga menggunakan momentum ini untuk mengkonsolidasi isu digital di ranah nasional,” ujarnya dalam Siaran Langsung Kick Off G20 on Education and Culture yang berlangsung hibrida dari Jakarta Pusat, Rabu (09/02/2022).
Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan bahwa sektor digital dalam Presidensi G20 Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan semua isu yang dibahas dalam Sherpa Track, Finance Track, Working Group dan Engagement Group.
“Sejalan dengan semangat gotong-royong, maka inilah upaya kita untuk berkolaborasi untuk memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan menciptakan suatu nilai tambah. Sekali lagi, mari kita bersama membawa kebaikan bagi Indonesia,” jelasnya.
Sekjen Mira Tayyiba selaku Chair DEWG G20 menjelaskan bahwa DEWG mengangkat tiga isu prioritas, yaitu Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital Skills and Literacy, dan Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust.
“Tiga isu ini merupakan prioritas utama yang memayungi beberapa subtopik. Misalnya, kalau kita bicara mengenai konektivitas, kita bicara sekarang juga mengenai keamanan digital. Kita bicara mengenai online safety yang merupakan salah satu isu saat ini, termasuk untuk anak-anak dan kelompok rentan,” jelasnya.
Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, setiap pembahasan subtopik dalam DEWG G20 akan senantiasa berkaitan dengan edukasi literasi digital dan upaya menjaga ruang digital agar pemanfaatan teknologi digital bisa bersih, aman, dan produktif.
“Melalui berbagai upaya di isu prioritas ini, kami pikir bukan saja pemanfaatan digital di Indonesia dan global yang bisa memetik manfaat, tetapi juga banyak sektor lain termasuk sektor pendidikan,” tandasnya.
Adaptif Teknologi Digital
Sekjen Mira Tayyiba mencontohkan pemanfaatan teknologi dan ruang digital selama pandemi Covid-19. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia didorong belajar untuk adaptif, menyesuaikan dengan keharusan pembatasan mobilitas dan interaksi fisik.
“Instrumen yang memfasilitasi sifat adaptif ini adalah teknologi digital. Dari pengamatan kami, masyarakat Indonesia ternyata cukup adaptif. Misalnya, sekitar 74% populasi kita adalah pengguna internet. Selain itu, bila kita bicara mengenai sektor UMKM yang sangat terdampak, ternyata selama pandemi, jumlah UMKM yang kemudian bermigrasi ke platform digital bertambah dua kali lipat dari jumlah sebelum pandemi,” jelasnya.
Mengenai pertumbuhan ekonomi digital, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan ada peningkatan pemanfaatan platform digital untuk kegiatan ekonomi.
“Sebelum pandemi, diperkirakan hanya sekitar 8 juta UMKM yang memanfaatkan platform digital. Namun, selama pandemi, melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia jumlah yang onboarding juga bertambah hampir 8 juta,” tuturnya.
Tak hanya itu, Kementerian Kominfo juga mencatat adanya penambahan startup digital unicorn selama pandemi.
“Ternyata Indonesia menambah jumlah unicorn. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa orang Indonesia ternyata bisa adaptif terhadap kondisi, bisa menggunakan teknologi digital, dan bisa memanfaatkan kesempatan,” ujar Sekjen Kementerian Kominfo.
Meskipun Indonesia adaptif dengan teknologi digital, Sekjen Mira Tayyiba mengakui masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memiliki kesempatan dalam menggunakan layanan digital.
“Apakah karena jumlah atau akses terhadap infrastruktur yang terbatas? Bisa juga disebabkan layanan yang dirasa terlalu mahal atau tidak memiliki keterampilan literasi untuk menggunakan teknologi digital sehingga tidak ada nilai tambah yang dihasilkan,” tuturnya.
Kikis Kesenjangan
Sekjen Kementerian Kominfo mengajak semua pihak untuk berkolaborasi membahas isu digitalisasi dan keberpihakan kepada semua elemen masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital.
“Kami sangat memperhatikan isu ini, karena jika tidak kita respon secara cepat dan tepat, kesenjangan justru akan melebar atau yang disebut dengan digital paradox. (Teknologi) digital yang seharusnya dapat meminimalisir gap, membuat kita bisa selalu terhubung, tetapi ternyata selama pandemi karena intensitas sangat tinggi, bagi yang tidak memiliki (akses digital) justru akan terisolir,” jelasnya.
Kementerian Kominfo pun senantiasa mengingatkan agar dari sisi hilir pengguna dan hulu penyedia layanan agar terus mengembangkan model bisnis. Menurut Sekjen Mira Tayyiba, hal itu diperlukan untuk mendorong pemulihan dan menghadapi tantangan kemunculan platform digital.
“Kalau tidak cermat menavigasi kondisi, bisnis konvensional akan hilang karena munculnya model bisnis baru. Ini menjadi isu yang patut diperhatikan karena terjadi ketidakseimbangan playing field. Kita mengenal istilah winner takes all. ‘Pemenang’ kemudian lebih mudah untuk mengakses modal, dan ini menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi,” ujarnya.
Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, melalui DEWG, Indonesia berupaya mengikis dan mengurangi berbagai kesenjangan di sektor digital. Hal itu dilaksanakan dengan memegang prinsip transformasi digital Indonesia yang sejalan dengan kepentingan global.
“Jadi kita mengangkat inklusivitas, produktivitas, empowering dan juga sustainability. Bukan saja semua pihak harus bisa memanfaatkan teknologi digital, tapi juga bisa menciptakan nilai dari pemanfaatan tersebut secara berkelanjutan,” tegasnya.
Kick Off G20 on Education and Culture dibuka secara langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Narasumber yang hadir antara lain: Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi; Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek, Wikan Sakarinto; Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/BAPPENAS, Subandi; Wirausahawan Nasional, Helianti Hilman; dan Penggerak Fesyen Berkelanjutan, Andien Aisyah. (*)
