
KEPRINEWS – DPRD Kota Tanjungpinang kembali gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan warga perumahan Mahkota Alam Raya di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Senin (10/4/2023).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi DPRD Kota Tanjungpinang, Ashady Selayar dan dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala BPN, BTN dan perwakilan dari warga Perumahan Mahkota Alam Raya yang membahas tentang permasalahan aset Perumahan Mahkota Alam Raya yang belum terselesaikan oleh pihak developer.
Namun, meski sudah mendapat panggilan dari DPRD untuk menghadiri RDP yang kedua, tak terlihat satupun kehadiran perwakilan dari pihak developer dalam pertemuan tersebut.
Melalui tanggapannya, Ashady Selayar mengatakan, pihaknya saat ini sedang mencari solusi terbaik masalah aset Perumahan Mahkota Alam Raya yang selama ini pihak developer terlihat hanya menutup mata masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat di Perumahan tersebut.
“Untuk mencapai solusi ini, semua pihak harus berkontribusi, baik itu dari masyarakat. Memang kendalanya ada di developer, karena mereka yang menyediakan aset dan kita undang juga tidak datang, sehingga itu menjadi kendala,”ungkapnya.
Sehingga dalam solusi rapat tersebut, masyarakat diminta agar dapat mengirim surat kebijakan perbaikan jalan kepada Pemko Tanjungpinang.
Karena kata dia, sesuai dengan Perda nomor 7 Tahun 2022 pasal 49 dan 50 bahwa kelompok masyarakat dapat menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) jika developernya tidak ditemukan atau dinyatakan Failed (Gagal).
“Jika nanti surat itu sudah, kami akan segera menindaklanjuti,”ucapnya
Ditempat yang sama, Ketua RT 05 RW 07 Perumahan Mahkota Alam Raya, Samsul Bahri menambahkan, bahwa warga tempatan tersebut merasa kecewa kepada pihak developer yang selama ini tak kunjung memperbaiki jalan yang rusak di Perumahan Mahkota Alam Raya, sehingga masalah tersebut dilimpahkan ke DPRD Kota Tanjungpinang.
“Kemarin 23 September 2022 kita adakan pertemuan dengan developer, dan janji mereka di 2023 ini akan dilakukan perbaikan jalan. Namun, sampai sekarang ini kami melakukan aksi demo kemarin, itupun tidak ada tanggapan dari mereka,”katanya.
Terkait solusi dari rapat tersebut, bahwa diminta kepada warga agar dapat menyerahkan PSU kepada Pemko Tanjungpinang karena developer yang sulit dijumpai, Samsul Bahri mengatakan akan segera memasukan surat yang diminta agar dapat secepatnya ditindaklanjuti oleh Pemko Tanjungpinang.
“InsyaAllah 2 hari kedepan kita masukan surat ke Pemko,”pungkasnya. (un)