KEPRINEWS – Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Tanjungpinang menuai kecaman masyarakat, termasuk sejumlah RT.
Dimana, warga yang tergabung dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mengeluhkan tidak menerima BLT yang disalurkan pemerintah baru-baru ini, sebesar Rp550 ribu.
Kepada keprinews.co, di salah satu kedai kopi Batu 9, Minggu (10/12), beberapa ketua RT di Tanjungpinang menceritakan seputar penyaluran BLT yang dipertanyakan. Karena warganya yang masuk dalam DTKS tak dapat bantuan.
“Malah warga yang tidak pernah saya masukan di data DTKS itu keluar namanya, pada hal warga tersebut sudah 10 tahun tidak ada lagi di wilayah RT-nya. Anehnya ada juga warga yang sudah meninggal lama nonggol juga namanya. Sejumlah RT sudah ributkan ke Dinsos, tapi tidak ada solusinya sampai saat ini.,” sebut salah satu ketua RT.
Yang lebih parahnya lagi, ada penerima BLT dalam satu keluarga bisa sampai 3 hingga 4 orang penerima bantuan. Seharusnya satu KK itu satu orang. Ini, suami istri dan anak-anaknya terima per orang. Aturannya juga DTKS ini per KK bukan per jiwa.
Mereka menilai, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Tanjungpinang, tidak bekerja, tidak melakukan verifikasi data, pemalas dan berbau nepotisme dan kolusi.
Faktanya, mereka tidak melakukan verifikasi dan main masukan nama-nama orang tanpa melakukan pendataan yang benar. Sudah meninggal pun orangnya dan yang tidak ada lagi di Tanjungpinang bisa muncul namanya.
Begitu juga yang disampaikan Fitri, satu warga berdomisili di batu 9, yang selama ini dapat, tiba-tiba pada penyaluran BLT baru-baru ini namanya hilang.
“Lebih aneh lagi, di wilayah mertua saya Batu 8, ada yang munculnya namanya tak diketahui warga oranya itu. Diduga terjadi identitas fiktif, tumpang tindi, dan tak jelas,” ujarnya.
Ironisnya, ada orang yang tergolong mampu karena punya dua mobil, suami istri kerja, malah dapat BLT. Intinya yang seharusnya berhak mendapatkan BLT, itu dibaikan, dan yang tidak berhak, bahkan nama orang yang sudah lama meninggal itu muncul namanya.
“Kami minta Pj Wako Tanjungpinang untuk bertindak. Kami masyarakat minta aparat penegak hukum untuk mengecek keabsahan data yang digunakan Dinsos untuk BLT. Terindikasi banyak yang tidak benar dan tidak beres,” tegasnya.
Dari pantauan keprinews.co selama ini, ada puluhan warga sudah mengadu ke Dinsos dan Kabid serta Kadisnya, namun sayangnya tidak ada jalan keluar.
Sampai berita ini diterbitkan, Kadinsos Tanjungpinang belum dapat dikonfirmasi. (tim)
