KEPRINEWS – Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah untuk mempercepat pembangunan yang berkesinambungan dan meningkatkan pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah provinsi serta pemangku kepentingan.
“Pemerintahan yang efektif tidak sekadar melakukan “intervensi”, tetapi membangun “misi dan kolaborasi” dengan para pemangku kepentingan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) ketika membuka secara langsung Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Bali, Senin (09/05/2022).
Dalam Rakernas bertema “Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangunan” tersebut, Wapres menekankan pembangunan berkelanjutan yang dapat mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.
“Sehingga, orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non-ekstraktif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara,” jelasnya.
Untuk mewujudkannya, Wapres menyebutkan setidaknya ada 6 (enam) hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan.
“Visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas, berani mengambil risiko dan melakukan inovasi, mendinamisasi birokrasi/organisasi, kolaborasi dengan multipihak, anggaran yang fokus kepada hasil dan kemitraan yang efektif antara sektor publik dan swasta,” sebutnya.
Mengutip Mariana Mazzucato (2021), Wapres mengingatkan agar pemerintah daerah mampu mengambil kebijakan yang lebih dekat kepada aspirasi rakyat dengan menerapkan prinsip “mission economy”, yakni mengubah paradigma dari sekedar menata (order) menjadi melayani/memenuhi (deliver) kebutuhan rakyat, termasuk membangun interaksi dengan banyak pemangku kepentingan.
Menutup sambutannya, Wapres memberikan ucapan selamat atas terselenggaranya Rakernas tersebut dan berharap tujuan dari Rakernas ini dapat tercapai.
“Saya harap Rakernas ini dapat menghasilkan program kerja terbaik bagi APPSI untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah demi mewujudkan pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan kesinambungan,” harapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum APPSI Anies Rasyid Baswedan melaporkan bahwa Rakernas ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menetapkan program kerja APPSI tahun ini dan menghasilkan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan untuk berbagai kebijakan dan program dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan.
“Karena itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden yang selama ini responsif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para gubernur melalui berbagai forum, ketika ada forum dengan Presiden dan Wakil Presiden,” ucapnya.
Gubernur DKI juga menambahkan dalam rentang waktu dua tahun ini ada banyak regulasi yang mengalami perubahan yang memiliki implikasi yang cukup serius di daerah, sehingga Ia berharap hal-hal yang dibahas dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemerintah pusat.
“Kami berharap nantinya rekomendasi yang dihasilkan akan dapat dibahas bersama untuk membuat jalannya roda pemerintahan menjadi lebih baik, syncronisasi antara maksud, tujuan regulasi dengan kenyataan di lapangan juga terjadi lebih baik sehingga pada akhirnya bisa mendorong kemajuan, memberikan rasa keadilan bagi seluruh komponen masyarakat baik yang berada di pusat maupun berada di daerah,” harapnya.
Kemudian acara dilanjutkan dengan pemukulan kulkul sebagai tanda Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2022. Dalam prosesi tersebut, Wapres didampingi oleh Ketua APPSI dan Gubernur Bali.
Selanjutnya pada hari kedua nanti, selain membahas dan mengesahkan program kerja APPSI tahun 2022, topik yang dibahas dalam Rakernas ini meliputi: pertama, prospek peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam mengoptimalkan penyelenggaraan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan daerah dengan narasumber Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara; kedua, menjajaki peluang bagi pembentukan Daerah Otonom Baru yang di beberapa daerah masih sangat diharapkan dengan narasumber Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan yang ketiga, pencermatan efektivitas pengelolaan Minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dan dampaknya bagi pembangunan ekonomi daerah dengan narasumber Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.
Tampak hadir dalam rakernas tersebut, Gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI, Ketua Dewan Pakar APPSI Ryaas Rasyid, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, para Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah yang mewakili Gubernur, para asisten yang membidangi Pemerintahan, para Kepala Badan Kepegawaian Daerah, para Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Anggota Dewan Pakar APPSI dan para Kepala Biro yang membidangi Pemerintah/Kerja Sama Daerah/Otonomi Daerah.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi dan Tim Ahli Wakil Presiden Farhat Brachma. (*)
