KEPRINEWS – Terkait Program Sanitasi Pedesaan Padat Karya di Desa Gunung Putri Kabupaten Natuna, yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak desa, namun kali ini terbalik. Dimana pihak tim dari kabupaten hanya sebatas pengawas dan survei dari tingkat kabupaten, mereka sendiri lah yang melakukan pekerjaan mulai dari pembelian material seperti semen, batu bata, besi, pasir dan lainnya.
Seperti dikatakan oleh Kepala Desa Gunung Putri Syarifudin, berawal dari pendataan nama-nama masyarakat desa, yang disurvei oleh tim Kabupaten Natuna untuk mendapatkan bantuan program sanitasi berbasis masyarakat, yang akan dikuncurkan oleh Dinas Pemukiman dan Perumahan (Perkim) Natuna sebesar Rp350.000.000.
Kebahagian masyarakat mendapatkan program pada karya ini, sehingga dilakukan rapat desa yang dihadiri oleh kedua orang ini sebagai tim kabupaten, yakni Ketua KSM Sugale dan Supri, perangkat desa, BPD, masyarakat desa, RT, RW dan tamu undangan lainnya.
Dalam hasil rapat, terbentuk tim desa untuk tahap-tahap pekerjaan awal yang akan dikerjakan bersama, yaitu seksi pelaksanaan Katiran, seksi perencanaan Suroto dan seksi pengadaan Muslim.
Lanjut Kades, faktanya terjadi, ketiga masyarakat yang dipilih sebagai seksi pelaksanaan, perencanaan dan pengadaan tidak pernah dilibatkan pada pekerjaan program desa ini. “Jadi yang melaksanakan program desa ini bukan warga desa sesuai keputusan rapat bersama. Tapi kedua orang tim dari kabupaten, yang seharusnya mereka hanya pemantau atau pengawas bukan pelaksana,” tuturnya dengan mimik muka kecewa.
Sampai ketiga warga yang dipilih untuk menjadi pelaksana dalam hal ini memberikan surat pernyataan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan mulai dari awal pekerjaan program desa ini. Karena kedua orang dari tim kabupaten yang mengerjakan sendiri mulai dari awal pembelian material.
Wakil Ketua BPD Gunung Puteri menambahkan, bahwa tujuan pemerintah pusat untuk program salinitasi pedesaan agar menciptakan lapangan kerja bagi warga desa, dan yang mengerjakan itu adalan masyarakat. Tapi di desa ini terbalik, dimana tim kabupaten yang hanya mensurvei pendataan penduduk untuk bantuan padat karya, mereka sendiri lah yang lakukan kegiatan ini.
“Parahnya lagi, sudah mulai kerjakan program ini layaknya proyek pribadi, setelah ditanya gambar dan RAB dari kedua orang tersebut, ternyata mereka belum memilikinya,” tutupnya, sembari mengatakan agar pihak berkompeten untuk dapat periksa kedua orang ini yang diduga sudah menyalahi ketentuan pelaksanaan program salinitasi desa padat karya. (Redaksi/Ilham)
