KEPRINEWS – Wakil Gubernur Kepulauan Riau Hj Marlin Agustina berterima kasih kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kepri dengan kinerja tahun 2021. Karena, berdasarkan evaluasi Kementerian PANRB, hasil evaluasi pelaksanaan birokrasi dan akuntabilitas kinerja, Pemprov Kepri sangat baik. Predikat ini harus terus ditingkatkan dengan dukungan semua pihak.
“Alhamdulillah, akuntabilitas kinerja kita masih sangat baik. Dengan nilai BB. Demikian juga penilaian Reformasi Birokrasi, dengan nilai B. Semoga tahun depan semuanya terus membaik,” kata Wagub Marlin usai menghadiri Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota di Graha Kepri, Kota Batam Selasa (5/4).
Penyerahan ini dilangsungkan secara virtual. Wagub Marlin hadir bersama Kepala Bapenda Reni Yusneli, Kepala Inspektorat St Irmendes, dan Karo Organisasi Novianto.
Hj. Marlin menyambut baik semangat yang diusung dalam penyerahan penghargaan ini, yaitu Synergy Together, Change For Better. Wagub Marlin pun mengajak semua untuk berubah semakin baik, yang dilakukan secara bersama-sama.
“Dengan bersama, kita bisa berubah semakin baik. Membawa Kepri semakin baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub Marlin.
Evaluasi SAKIP dan RB juga diberikan kepada kabupaten kota seluruh Indonesia. Di Kepri, untuk Kabupaten Bintan, SAKIP-nya mendapat nilai B dan RB dengan nilai C. Kabupaten Karimun SAKIP dengan nilai BB dan RB dengan nilai CC. Untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, nilai SAKIP dan RB-nya adalah CC.
Sementara untuk Kabupaten Lingga, nilai SAKIP dan RB-nya juga sama-sama CC. Kabupaten Natuna dan Kota Tanjungpinang, nilai SAKIP adalah BB dan RB-nya sama-sama B. Untuk Kota Batam, nilai SAKIP-nya B dan RB-nya CC.
Dalam pemberitahuannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa evaluasi reformasi birokrasi diselenggarakan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan di seluruh aspek birokrasi sehingga tujuan dari reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang ideal, bebas dari KKN, kapabel, dan mampu memberikan layanan prima pada masyarakat, bisa diwujudkan.
Sementara evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan untuk mengetahui apakah kementerian/lembaga/pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
Wagub Marlin menambahkan bahwa evaluasi oleh Kementerian PANRB ini dilakukan tiap tahun. Dengan demikian, ada peluang untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Untuk membuat semakin baik, tentu dukungan semua perangkat daerah sangat diperlukan.
“Nilai yang sangat baik ini jangan membuat kita puas. Jadikan ini pemacu dan pemicu untuk semakin baik lagi. Untuk membuat Kepri semaki maju,” pungkas Hj. Marlin. (*)
