KEPRINEWS – Berawal dari sejumlah isu negatif, beberapa waktu lalu di kalangan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tanjungpinang yang terdengar terjadi cekcok, saling menuding, ternyata sampai hari masih terus terjadi.
Bahkan ada sejumlah pegawai yang kurang merespon kebijakan kepala Disbudpar, dari beberaba kegiatan yang dihapus dampak defisit.
Di mana, kegiatan yang tidak penting seperti jalan-jalan ke luar daerah dipertahankan, sementara kegiatan yang dinilai menyentuh masyarakat dihapus.
Dikatakan oleh salah satu pegawai Disbudpar Tanjungpinang, (namanya dirahasiakan), kepada keprinews.co, Jumat (4/10), bahwa belum lama ini di grup Disbudpar, ada pejabat Disbudpar yang saling menuding, kelahi di grup.
“Mental pejabat yangn saling menuding dilihat bawahan itu tidak memberikan contoh yang baik. Konsekuensinya sejumlah indikasi kecurangan anggaran dan penggunaan fasilitas negara terungkap. Ini dipicu dari Kadisnya yang kurang bersahabat dengan bahwannya, Bahkan ada dua kegiatan tahun lalu yang jadi temua BPK,” ungkapnya.
Dikatakannya, salah satu isu menarik yang terungkap tentang pengelolaan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2023-2024.
Melihat operasional sejumlah Bus di Disbudpar itu jarang dipakai. Sesekali dipakai untuk kegiatan anak sekolah, dipinjam oleh oraganisasi masyarakat untuk kegiatan tertentu.
“Kan kalau dipinjam masyarakat, beban operasionalnya seperti BBM dan sopir diminta pemakai yang bayar. Anehnya, dari dinas juga tetap mengeluarkan laporan pengeluaran keuangan. Bahkan bus-nya pun tidak dipakai, laporan pengeluaran solar tetap jalan. Dan indikasi kecurangan ini terjadi sejak 2023-2024,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Disbudpar Kota Tanjungpinang Muhammad Nazri, (Sabtu 5/10), mengatakan bahwa anggaran BBM di Disbudpar hanya dikasih untuk penggunaan 8 bulan, dikurangi untuk tahun 2024.
Nazri membenarkan kalau ada dari masyarakat yang pinjam BUS dimintai bantuan untuk pemakaian solarnya. (red)
