KEPRINEWS.CO – Pencairan dana kegiatan dinas yang tidak sesuai kriteria atau pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, bermuara pada korupsi.
Untuk pemanfaatan dana kegiatan dinas yang tidak optimal atau sesuai dengan penyerapan anggaran kegiatan yang dibutuhkan, menciptakan peluang dimanipulasi Surat Pertanggungjawab (SPj) dan beberapa dokumen kegiatan lainnya.
Pencairan dana kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Natuna, mulai dari tahun 2017, terjadi kecurangan, manipulasi dan Korupsi? Hal ini mencuat, ketika Kadis Pertanian mulai mengintervensi bendahara, agar melakukan pencairan per-kegiatan di dinas pertanian, dengan jumlah nominal yang sudah ditentukan sendiri.
Parahnya lagi, pencairan anggaran kegiatan, sisanya itu diambil oleh Kadis Pertanian. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa staf di bendahara, dan PPTK kegiatan. Konsekuensinya, kegiatan yang direalisasi itu tidak sesuai dengan rencana awal atau program kegiatan yang semestinya diadakan.
“Bagaimana kita melakukan tindakan korupsi ini? Korupsi memiliki motivasi dan kompleksitas, untuk mendeteksi setiap item-item kegiatan yang bisa disulap menjadi dana pribadi. Jadi Kadis ini, diduga sudah membaca peluang keuntungan dari kegiatan dinas,” ucap salah satu pejabat di Dinas Pertanian (tidak mau namanya dikorankan-red)
Lanjutnya, berharap agar aparat penegak hukum bisa masuk ke dinas ini, supaya bisa melihat kecurangan, manipulasi serta korupsi yang terjadi, dan diduga dilakukan oleh Tengku Fauzan seorang. “Kita tidak munafik, tapi pasti dari setiap penyelenggara kegiatan, ingin ada kelebihan sedikit, bukan keuntungan. Tapi dengan pola kecurangan Kadis ini, akhirnya kegiatan yang dilaksanakan itu sampai mengguras dana pribadi,” tuturnya.
Dari hasil investigasi KEPRINEWS.CO di dinas pertanian ini, sejak dipimpin oleh Tengku Fauzan, kegiatan di dinas itu juara I menjadi sorotan publik dan bahan perbincangan masyarakat, seputar dugaan korupsinya, atau dana kegiatan tersebut dibisniskan.
Salah satu staf di keuangan dinas pertanian itu (namanya dirahasiakan) menambahkan, kalau Kadis ini cocoknya buat dinas sendiri atau menjadi pebisnis. Karena pencairan dana kegiatan yang telah ditentukan, ini tidak normal atau waras lagi. Sebab, dalam satu kegiatan, itu ada panitiannya, PPTK dan KPA-nya yang pasti juga ingin dapat hasil yang sepantasnya.
Pemotongan langsung dana kegiatan oleh Kadis, membuat pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana dengan baik. Jadi, kegiatan yang rata-rata biasanya ada keuntungan, namun yang terjadi malahan tekor dan akhirnya mengeluarkan dana pribadi.
PPTK ini pun menyesalkan kebijakan kepala dinas yang melakukan pemotongan anggaran kegiatan, sehingga beberapa kegiatan harus memakai anggaran yang diusahakan sendiri oleh pelaksana kegiatan.
“Ada beberapa honorium yang saat ini belum bisa kita bayarkan. Namun untuk kegiatan harus tetap dilaksanakan dan terpaksa uang pribadi sendiri yang harus menutupinya,” kesalnya
Dilanjutkan dengan ungkapan PPTK pada kegiatan lain di instansi itu juga, bahwasannya, hal yang sama mengalami pemotongan saat melakukan pencairan pada nota pencairan pada tahun 2017 lalu. “Ya karena kita masih ingin berkarir, sehingga kami pun sangat terbatas untuk menjadi narasumber wartawan. Tapi kalau suatu saat dipanggil untuk diminta keterangan oleh aparat penegak hukum, terkait pemotongan anggaran dari kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Natuna, kami akan siap bersedia,” Tegasnya.
Sampai berita ini terekspos, Kepala Dinas Pertanian Natuna, sulit untuk dimintai tanggapan. Bahkan telah beberapa kali ke kantor-nya, namun Kadis ini tidak ada di tempat
Penulis: Ilham
