KEPRINEWS – Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-89 tahun 2022 menjadi momentum industri penyiaran di Indonesia bermigrasi dari siaran televisi analog ke digital melalui program Analog Switch Off (ASO).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta lembaga penyiaran publik dan swasta memastikan ketersediaan set top box agar ASO berjalan dengan baik.
“Hari ini hari yang luar biasa, hari ulang tahun lembaga penyiaran dan harus kita pastikan tersedianya perangkat penerima yang baik yaitu Set Top Box bagi televisi masyarakat yang belum memenuhi persyaratan DVBT2 (Digital Video Broadcasting Second Generation Teresterial) atau TV digital,” ujarnya saat menghadiri Puncak Peringatan Harsiarnas ke-89 Tahun 2022 di The House Convention Hall, Bandung, Jumat (01/04/2022).
Menteri Johnny menyatakan, kesuksesan program ASO menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah, penyelenggara multipleksing, lembaga penyiaran serta masyarakat.
Menurut Menkominfo, salah satu faktor penting penentu keberhasilan ASO dengan ketersediaan infrastruktur digital broadcasting, yaitu multiplexing (MUX) dan infrastruktur digital yang memadai.
“Kepada tujuh penyelenggara multiplexing, saya tentu berharap demi suksesnya digital broadcasting di Indonesia agar memastikan infrastruktur multiplexing tersedia dengan baik,” ungkapnya.
Menteri Johnny menjelaskan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.
Kedua regulasi itu, menurut Menkominfo menugaskan lembaga penyiaran dan penyelenggara multiplexing untuk memastikan ketersediaan STB bagi keluarga miskin atau pemilik televisi nondigital di Indonesia.
“Saya perlu tegaskan ini, komitmen inilah yang akan menentukan sukses atau tidaknya ASO broadcasting Indonesia,” tandasnya.
Dalam PP No 46/2021, Menteri Johnny menyatakan tugas pemerintah akan membantu penyediaan STB dalam program ASO. Oleh karena itu, Menkominfo mendorong agar lembaga penyiaran di Indonesia membantu masyarakat untuk menyongsong era digital.
“Penyelenggara multiplexing yang telah mendapat kewenangan tata kelola multiplexing, baik LPP TVRI maupun tujuh LPS untuk memastikan perangkat televisi yang belum memenuhi persyaratan DVBT2 atau TV digital segera terpasang dan siap untuk ikut bersama-sama menyongsong era baru digitalisasi pertelevisian nasional kita,” ungkapnya.
Kedaulatan Digital
Menkominfo menyatakan sejarah industri penyiaran Indonesia telah melewati tiga fase. Fase pertama diawali saat SRV yang merupakan radio pertama di Indonesia sebagai radio perjuangan dan pergerakan.
“Fase yang pertama fase perjuangan pergerakan, di mana lembaga penyiaran juga ikut mengambil bagian sebagai radio pejuang, yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan kita, dekolonialisasi kedaulatan politik kita sebagai bangsa,” ujarnya.
Menurut Menteri Johnny, fase kedua kedaulatan maritim yang dikenal perjuangan peran Perdana Menteri Djuanda menghasilkan konvensi hukum laut PBB United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Fase kedua menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Di mana laut diantara di dan sekitar Indonesia adalah wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dan saat ini kita memasuki fase di era kedaulatan yang ketiga, kedaulatan digital,” jelasnya.
Fase ketiga menurut Menkominfo merupakan era kedaulatan digital atau digitalisasi ekstrateritorial. Menteri Johnny menyatakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kedaulatan digital dengan migrasi penyiaran analog menjadi digital.
“Komitmen Indonesia di ITU (International Telecommunication Union) PBB seharusnya Indonesia sudah melakukan ASO di tahun 2015. Walaupun kita akan tertunda sedikit, tahun 2022 ini adalah momentum Indonesia untuk memastikan tanggal 2 November 2022 adalah ASO dan Indonesia boleh mengawali siaran full digitalnya nanti,” jelasnya.
Menkominfo mengharapkan kesuksesan penyelenggaraan program ASO di seluruh tanah air akan menjadikan, masyarakat dapat menikmati kualitas siaran lebih baik. Lebih dari itu, Menteri Johnny menyatakan masyarakat akan menjadi bagian dalam mewujudkan transformasi digital nasional.
“Kita harapkan bahwa televisi nanti akan semakin bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya dapat ditonton oleh pemirsa yang masih percaya bahwa televisi penyiaran media yang terpercaya di Indonesia,” ungkapnya.
Menkominfo menegaskan era digital ditentukan oleh kesiapan lembaga penyiaran dalam menyukseskan program ASO. Terutama dalam menyediakan STB kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Sekali lagi, kunci suksesnya era baru pertelevisian nasional sebagaimana yang menjadi tagline Hari Penyiaran Nasional tahun 2022 ini yaitu, transformasi penyiaran era digital,” tandasnya.
Menkominfo menegaskan kembali kesiapan lembaga penyiaran untuk memastikan infrastruktur multiplexing tergelar dengan baik di seluruh wilayah siaran dan perangkat penerima akan menjadi kunci sukses digitalisasi penyiaran.
“Khususnya kepada rakyat miskin betul-betul disediakan dengan menghadirkan STB yang terpasang, yang memungkinkan perangkat penerima rakyat miskin dan perangkat penerima televisi di Indonesia seluruhnya telah siap menjadi televisi digital,” tegasnya.
Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo telah mencanangkan tiga tahapan ASO diantaranya tahap pertama tanggal 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022 dan tahap ketiga 2 November 2022.
“Mudah-mudahan tiga tahap ini akan berjalan lancar. Adapun lancar dan suksesnya sangat ditentukan kerja bersama kita pemerintah pusat, Kementerian Kominfo dan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Termasuk kerja erat bersama para penyelenggara multiplexing LPP, LPS, lembaga penyiaran lokal, dan lembaga penyiaran komunitas,” tuturnya.
Di akhir sambutan, Menkominfo menyampaikan ucapan selamat kepada ekosistem penyiaran di Indonesia.
“Sekali lagi, dirgahayu lembaga-lembaga penyiaran, selamat Hari Penyiaran Nasional tahun 2022. Jayalah Indonesia, hidup televisi digital Indonesia,” ucapnya.
Dalam puncak peringatan Harsiarnas ke-89, Menteri Johnny didampingi Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong; Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, dan Staf Khusus Menteri Rosarita Niken Widiastuti.
Hadir pula Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Agung Suprio, Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet, serta pimpinan dan perwakilan LPP, LPS, lembaga penyiaran lokal dan lembaga penyiaran komunitas se-Indonesia. (*)
