KEPRINEWS – Panitia Khusus (pansus) DPRD Riau melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kepri, sejak Senin (24/2/2025) hingga Rabu (26/2/2205).
Kunker legislator Provinsi Riau ini, dalam rangka studi banding terkait Peraturan Daerah (perda) perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Hadir dalam kunker tersebut, Ketua Pansus Robin P Hutagalung dengan 13 anggota, dua orang staf dan 2 orang tim ahli. Termasuk Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos), perwakilan Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Riau.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Graha Kepri, Batam itu, rombongan pansus diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan, Sekretaris Dinsos Kepri, Yeni Ardianti, Kabid Rehabilitasi Sosial, Khadarisman, Penyuluh sosial ahli muda, dan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kepri, Fahrizal.
Ketua Pansus, Robin mengapresiasi Pemprov Kepri yang telah memilik perda perlindungan penyandang disabilitas.
Menurutnya, Perda Nomor 3 tahun 2012 itu sudah mengakomodir perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang konvensi hak-hak penyandang disabilitas.
“Untuk itu, kami melakukan studi banding ke Kepri, melihat bagaimana Kepri bisa menerapkan perda disabilitas di lingkungan pemerintah dan perusahaan swasta,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD II Kepri, Tengku Afrizal Dahlan, menyambut baik kunker dari Pansus DPRD Riau ini. Ia pun berharap, kunker ini akan menjadikan kedua provinsi ini bisa saling berkolaborasi, dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
“Tentunya ke depan bisa lebih baik lagi dalam penanganan permasalahan sosial,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Dinsos Kepri, Yeni Ardianti menambahkan, ruang lingkup perda disabilitas Pemprov Kepri antara lain tentang kesamaan kesempatan, aksesibilitas, rehabilitasi dan bantuan sosial.
“Perda disabilitas sudah dijalankan di Kepri dengan terakomodirnya penyandang disabilitas. Baik yang bekerja di pemerintahan maupun di perusahaan swasta,” terangnya.
Bahkan, kata Yeni, perda tersebut juga telah sejalan dengan Undang-undang terbaru Nomor 8 Tahun 2016. Dinsos Kepri juga selalu berusaha memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas.
Di antaranya kata Yeni, yaitu pemberian bantuan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat dan lainnya, merupakan salah satu bantuan sosial yang diberikan Dinsos Kepri.
“Bekerjasama juga dengan CSR perusahaan swasta dalam melaksanakan hari disabilitas, pemberian bantuan UEP bagi disabilitas juga merupakan bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinsos Kepri,” pungkasnya. (un)
