KEPRINEWS – Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung implementasi Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sebagai bagian dari akselerasi transformasi digital nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan telah menyiapkan berbagai program dan kebijakan untuk akselerasi program tersebut.
“P2DD atau percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dilakukan untuk mempercepat implementasi salah satu komponen terpenting di dalam ekosistem ekonomi digital, yakni digitalisasi transaksi keuangan daerah,” tuturnya saat menyampaikan Keynote Speech dalam Rapat Koordinasi Nasional P2DD Tahun 2022 di Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (06/12/2022).
Salah satu kebijakan Kementerian Kominfo dengan menerjemahkan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai salah satu acuan persyaratan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di Indonesia. Penerapannya secara nyata dalam bentuk kewajiban pendaftaran bagi PSE.
“Hanya mendaftar dan pendaftarannya pun dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS). Sangat mudah, tentu dengan tujuan demi perlindungan kepentingan nasional kita. Sekarang keputusan itu di-chalenge, dituntut dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh salah satu entitas yang mengatur transaksi keuangan,” jelas Menteri Kominfo.
Menurut Menteri Johnny, Pemerintah senantiasa memberikan semangat dan dorongan untuk Indonesia dalam sistem perangkat yang memungkinkan transaksi keuangan secara digital dan elektronik. Salah satu wujud nyata dengan penerapan QR Indonesian Standard (QRIS) sehingga berbagai tantangan global dapat diatasi.
“Tantangan global harus kita hadapi dengan kerja nyata, termasuk dengan platform yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk memastikan transaksi keuangan kita terkoordinasi dan dilaksanakan dengan baik. Namun, ini semua dapat dilaksanakan dengan salah satu prasyarat besar yaitu implementasi Pemerintahan Digital di Indonesia melalui Program P2DD harus dengan tersedianya infrastruktur digital yang memadai secara nasional,” tuturnya.
Menkominfo menjelaskan Pemerintah saat ini menggunakan lebih dari 24 ribu aplikasi yang sangat tidak efisien. Menurutnya hal itu terjadi karena masing-masing institusi bekerja sendiri dan belum terjalin komunikasi secara nasional. Oleh karena itu, dukungan terhadap Program P2DD juga diwujudkan dengan melakukan konsolidasi aplikasi.
“Agar cukup beberapa saja dibawa satu super aplikasi pemerintah nantinya, dengan banyak window yang nanti aplikasi-aplikasi besar yang akan kita gunakan. Agar penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat kita lakukan dengan baik. Dengan dukungan tersebut, kami harapkan dilakukan percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah menuju pemerintahan digital,” ungkapnya.
Dalam Rakornas P2DD Tahun 2022, hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi, serta kepala daerah dari provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia yang hadir secara fisik maupun virtual. (*)
