KEPRINEWS – Menginggat kejadian APBD Perubahan 2021 dinilai DPRD Tanjungpinang tidak fokus, sehingga mengakibatkan tidak bisa diketuk dan sangat berimbas pada masyarakat, hal ini jangan sampai terjadi lagi.
Seperti yang dikatakan Ketua Umum Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKN) Mhd Hasim, kepada KepriNews.co Jumat (29/10/2021) via seluler, menanggapi surat undangan DPRD Kota Tanjungpinang pada acara Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pidato walikota terhadap hak interpelasi DPRD atas Perwako nomor 56 tahun 2021.
“Warga yang mengerti pasti akan mengkritik pola kerja DPRD yang terkesan tidak fokus pada pembahasan APBD murni 2022. Saat ini banyak warga yang perlu diperhatikan, dibantu karena baru terdampak PPKM dan pandemi Covid-19. Dalam pembahasan APBD, ada sejumlah pos-pos anggaran yang disiapkan untuk masyarakat,” tuturnya.
Diceritakannya, salah satu contoh kinerja dewan yang baik, seperti di DKI Jakarta. Dimana Ketua DPRD DKI Jakarta melarang seluruh anggota DPRD DKI untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) selama pembahasan rancangan anggaran belum rampung, keseriusan dan komitmennya terlihat. Artinya, kalau tugas inti DPRD belum tuntas jangan dulu bahas hal-hal yang lain.
Pembahasan lain itu penting, tapi jauh lebih penting lagi itu pembahasan APBD. Jangan sampai APBD murni bernasib sama dengan APBD-P yang tak disahkan. Di seluruh Indonesia hanya Kota Tanjungpinang tahun ini APBD P tidak diketuk. Apa saja yang dilakukan dan dikerjakan dewan?
Diharapkan semua anggota DPRD Tanjungpinang untuk fokus membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 dengan baik dan terfokus. Disampaingkan dulu masalah ego dan hal-hal pribadi, sebab ini menyangkut pembangunan dan masyarakat.
“Kalau bisa interpelasi dan hal-hal yang tidak terlalu penting ditiadakan dulu dan fokus, serius, berkomitmen tinggi untuk pembahasan anggaran, maksimalkan APBD murni 2021,” pintahnya.
Biar lah Legislatif dan eksekutif dapat fokus dan mendapatkan titik temu dalam membahas plafon anggaran dan yang menyangkut APBD 2022. Sebab menjadi catatan sejarah untuk APBD P tahun ini. (TIM)
