NAMA: MUHAMMAD AMIRULLAZI RAMADHAN
Mahasiswa Stisipol Raja Ali Haji Tanjung pinang
Prodi: administrasi publik
KEPRINEWS – Dinasti politik sudah tidak asing lagi di Indonesia, kasus dinasti politik yang menjadi perebutan kekuasaan di Indonesia bukan hanya terletak pada kekuasaan tertinggi, sekarang sudah merambah pada tingkat daerah.
Hal ini tidak hanya terjadi sekali saja, semenjak era presiden soekarno hingga sekarang banyak sistem dinasti politik ditemui. Pada intinya dinasti politik sudah menjadi strategi dalam pokok berpolitik di Indonesia, dengan tujuan setiap keturunan dalam keluarga dapat mewarisi kekuasaan tersebut dengan kata lain tujuan dinasti politik untuk mempertahankan kekuasaan.
Dalam demokrasi, dinasti politik merupakan hal yang menyimpang karena didalam demokrasi kekuasaan berada ditangan rakyat dan rakyat berhak menentukan pemipin bangsa. Lemahnya masyarakat dalam mengontrol mengawasi pemimpin merupakan penyebab dari berkembangnya dinasti politik yang terjadi di Indonesia.
Dinasti politik cenderung membawa sistem demokrasi yang tidak sehat. Hal ini menunjukan adanya akar feodalisme, sehingga membuat dinasti politik semakin menancap kuat di Indonesia. Karena adanya dinasti politik ini membuat kekuasaan dikuasai oleh golongan elite karena golongan elite mampu mempengaruhi proses keputusan politik,sedangkan golongan rakyat yang tidak mampu akan selalu tertindas, bahkan tidak didengarkan suaranya.
Sistem dinasti politik mempunyai keuntungan dan kerugian. Dinasti politik juga menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Praktik politik dengan sistem kekerabatan merupakan fenomena yang sudah biasa terjadi di Indonesia sejak pemilihan umum tahun 2005.
Produk hukum yang lemah dan kebebasan berpolitik yang sangat luas menjadi celah dan dimanfaatkan oleh para politikus yang mempunyai segalanya untuk meraih kekuasaan dengan uang. Hal ini juga menyebabkan terjadinya praktik politik dinasti seperti, politik balas budi, politik uang, dan politik mempertahankan kekuasaan, sehingga dapat terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam sistem kepemimpinan di Indonesia , dinasti politik bukan menjadi hal yang aneh lagi. Jika kebetulan mendapatkan generasi pemimpin yang jujur dan kompeten maka sistem
dinasti politik ini menjadi sangat membantu.
Tetapi juga sebaliknya jika mendapatkan pemimpin yang tidak jujur dan kompeten akan membuat bangsa menjadi kacau. Oleh karena itu pentingnya kesadaran diri setiap politikus yang sudah menjadi penguasa sadar akan kemampuan dan kapasitas. Dinasti politik adalah ibu yang melahirkan sistem politik dinasti: terpusatnya kekuasaan pada sanak-keluarga penguasa.
Sesungguhnya ini adalah sumber bencana bagi negara-bangsa. Menjadi mata air air mata bangsa karena dampaknya memang benar-benar menyengsarakan rakyat.Terlebih dalam demokrasi modern yang bangunan utamanya, yang menjadi sokogurunya, adalah partai politik yang menguasai dan menggunakan fasilitas publik secara optimal untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh politiknya.
Akibatnya tugas dan manfaat pemerintahan penyelenggara negara bagi rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan konstitusi nyaris tak berfungsi. Bagaimana mungkin ada saling kontrol di antara lembaga negara (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif) sebagaimana dimaksudkan dalam sistem kekuasaan demokratis jika sumber daya semua lembaga negara itu berasal dari partai politik yang dikuasai kekuatan dinasti politik, yang dibiayai para taipan Partai politik menyeleksi calon anggota legislatif (di pusat maupun daerah) berdasarkan hubungan kekerabatan atau kekuatan modal finansial kandidat.
Setelah terpilih, para anggota DPR ini, bersama eksekutif (pimpinan Presiden yang juga diproses elite partai politik) menyeleksi dan tentukan personalia lembaga negara lain seperti MA, MK, KPK, BPK, dan lain-lain.
Bahkan Jaksa Agung dan Kapolri juga ditentukan oleh mereka. Dengan ilustrasi sederhana ini, tak sulit bagi kita membayangkan apa akibatnya kekuasaan pemerintahan yang dirancang seperti ini bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tak ada transparasi, akuntabilitas, dan kompetensi dalam sistem pemerintahan, terutama terkait pembuatan anggaran (APBN dan APBD) dan undang-undang turunannya, Tidak ada kontrol antar lembaga Negara.
Terjadinya anomali dalam sistem hukum dan matinya demokrasi, korupsi merajalela, Kesenjangan ekonomi akan kian menganga karena pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh dinasti politik (elite partai) dan kelompok taipan serta pemilik modal yang bersama elite partai politik membangun oligarki kekuasaan.
Sesungguhya akibat secara sangat serius politik nasional kita terpapar Virus Dinasti Politik inilah yang melahirkan perilaku gaduh para penyelenggara negara dewasa ini, serta dipertahankannya politik threshold (pembatasan sistematis anggota parlemen dan kandidat presiden dan pimpinan daerah) agar kekuasaan politik tetap berada dalam genggaman mereka.
