KEPRINEWS – Diketahui korupsi bagaikan sel-sel kanker mematikan yang apabila tidak segera diberantas, akan menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai lini.
Seperti yang dikatakan Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemeintah (LPKP), Mhd Hasin, kepada keprinews.co, Selasa (25/2), dugaan fiktif penyewaan kapal di Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan harus diproses hukum.
Sebab secara umum, dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan negara akan merusak fondasi ekonomi.
Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
“Praktik korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidaksetaraan pendidikan yang lebih besar antara kelompok masyarakat, bahkan melemahkan sistem pendidikan, menghancurkan keadilan sosial dan menurunkan kepercayaan publik. Hal ini perlunya tindakan intensif yang berkesinambungan oleh aparat penegak hukum (APH),” ujarnya.
Tahun Anggaran (TA) 2024, Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan mengadakan belanja sewa alat angkutan apung bermotor, 1 unit kapal panitia di Tambelan, dengan rute Tambelan-Pengikik-Pejantan.
Masa sewa satu bulan, tepatnya pada Desember 2024, menyedot anggaran yang fantastis jumlahnya, Rp3,2 miliar.
“Jumat ini kami yang tergabung dengan aliansi masyarakat lainnya akan membawa laporan secara bersama-sama ke Kejati Kepri untuk diusut tuntas,” pungkasnya.
Kepala Disdik Bintan, Nafriyon, saat dikonfirmasi media ini, Jumat (21/2/2025), seputar dugaan sewan kapal fiktif, di akhir tahun 2024 yang bernili Rp3,2 miliar, dirinya tidak memberikan komentar sedikitpun, alias bungkam.
Begitu juga saat dikonfirmasi ke Sekretaris Disdik Bintan, Subagio, terkait penyewaan kapal ini, dialihkan ke Kabid SMP yang menangani masalah angkutan apung bermotor.
Kepala Bidang (Kabid) SMP Disdik Bintan, Budiarjo, menanggapi kegiatan sewa kapal panitia, sebut ia tidak ingat.
Selanjutnya ia akan berkoordinasi dengan BPKAD Bintan. Sebab, saat pengimputan anggaran untuk kegiatan sewa kapal ini, ia belum menjabat.
“Anggaran sewa kapal ini diimput pada akhir 2023. Saya menjabat Kabid SMP Maret 2024,” cetusnya.
Dikatakan Budiarjo, kegiatan sewa kapal yang ia ingat, hanya anggaran angkutan apung bermotor, sewa 24 unit kapal, waktu sewa setahun. Ini untuk transportasi siswa di Pulau Tambelan dan sekitarnya,” jelas Budiarjo.
Kembali wartawan melakukan konfirmasi lebih detail, Budiarjo mengaku dirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan sewa kapal panitia.
Ditanya mengenai kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPj) atau dokumen lainnya yang diduga dipalsukan untuk mencairkn Rp3,2 miliar tersebut, Budiarjo tidak dapat menjawab.
Kembali wartawan melakukan konfirmasi ke Kantor Disdik Bintan, Senin (24//2), namun Kadisdik dan Kabid SMP Disdik Bintan tidak berda di tempat. (Tim)
