KEPRINEWS – Diketahui, Dinas Pendidikan (Disdik) Bintan tahun 2024, mengadakan belanja sewa alat angkutan apung bermotor, yakni sewa kapal panitia di Tambelan, dengan rute, Tambelan-Pengikik-Pejantan.
Masa sewa satu bulan, di Desember 2024, menelan anggaran yang dinilai fantastis, berjumlah Rp3,2 miliar.
Sekretaris Disdik Bintan, Subagio, saat dikonfirmasi keprinews.co, Jumat (21/2), terkait penyewaan kapal tersebut, dialihkan ke Kabid SMP yang menangani masalah angkutan apung bermotor.
Kepala Bidang (Kabid) SMP Disdik Bintan, Budiarjo, dalam hal ini, menuturkan, bahwa ia akan berkoordinasi dengan BPKAD Bintan. Pasalnya, saat pengimputan anggaran untuk kegiatan sewa kapal ini, dirinya belum menjabat.
“Sewa kapal ini diimput pada akhir 2023. Sementara saya menjabat sebagai Kabid SMP di Maret 2024. Yang saya tahu pasti mengenai anggaran angkutan apung bermotor, sewa 24 unit kapal, waktu sewa setahun. Ini untuk transportasi siswa di Pulau Tambelan dan sekitarnya,” jelas Budiarjo.
Salah seorang pejabat Pemkab Bintan (namanya dirahasikan-red), membeberkan, bahwa kegiatan sewa kapal panitia ini pada akhir tahun 2024, diduga kuat fiktif.
“Panitia Disdik yang mana berkegiatan di Tambelan dengan rute Tambelan Pengikik Pejantan selama sebulan di akhir tahun 2024. Ini baru harga trasportasi sewa kapal dah fantastis. Gimana anggaran siluman lainnya, contoh makan, penginapan, apa tak meledak rekening panitianya,” terangnya.
Menanggapi indikasi sewa kapal fiktif di Disdik Bintan, TA 2024, aktivis muda Bintan, Hanny, kepada media ini, menyayangkan, anggaran fantastis penyewaan kapal, selain terindikasi fiktif, direalisasikan pada kegiatan yang tidak memiliki manfaat dan dampak sama sekali ke masyarakat.
Sebatas sebutan panitia, yang spesifikasinya tidak dijabarkan panitia apa, dalam kegiatan apa. Namun anggaran yang disedot itu sangat besar.
“Kami minta aparat penegak hukum untuk mengatensi anggaran ini, yang bermuara pada kerugian keuangan daerah. Coba Rp3,2 miliar digunakan untuk pemberdayaan masyarakat atau peningkatan ekonomi. Ini terbuang ke belanja tak jelas, dan parahnya lagi, bidang yang menanggani anggaran tersebut, malah tidak tahu,” pungkasnya. (ris)
