KEPRINEWS – Walikota Tanjungpinang, Rahma menghadiri rapat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), yang bertempat di Grand Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (20/9) pagi.
Rapat juga dihadiri oleh kepala Bapelitbang, Kepala BPN Provinsi Kepri, Kepala BPN Kota Tanjungpinang, Ketua dan Anggota Gugus Tugas Reformasi Agraria.
Kepala Kantor BPN Kota Tanjungpinang, Bambang menjelaskan tujuan dari GTRA tahun ini yaitu untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat melalui Penataan Aset dan Akses di kawasan pesisir dan eks kawasan hutan.
Dalam kawasan yang telah dihimpun oleh jajaran nya, terdapat 16 kelurahan yang tercangkup, dimana 2 target akan dijadikan kelurahan tetap, dan 14 telah dilakukan di tahun sebelumnya.
Dalam pidato yang disampaikan oleh Kepala Kantor BPN Provinsi Kepri, Nurhayadi, Reforma ini dalam bentuk mewujudkan Amanah UUD 1945 untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut nya, Reforma merupakan kegiatan kolaboratis dimana semua komponen instansi harus saling gotongroyong untuk mewujudkannya.
“Ini bukan hanya tugas dari satu atau dua komponen, tapi ini merupakan tugas kita semua,”ungkapnya.
Nurhayadi menambahkan, karena Kepri telah mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah GTRA Tahun 2023 nanti, maka persiapan harus dipersiapkan sebaik mungkin.
Walikota Tanjungpinang, Rahma menyampaikan Tanjungpinang merupakan kota dengan pesisir yang banyak, sehingga reformasi agraria ini dapat membantu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
“Kegiatan GTRA ini telah ada sejak 2020 lalu, dan 2022 ini akan difokuskan untuk kawasan pesisir, pelantar-pelantar, juga eks kawasan hutan,” ungkapnya.
Untuk venue project Tahun ini, Walikota beserta gugus tugas memilih Kampung Bugis sebagai kampung reforma agraria fasilitas penataan aset dan akses tahun 2022.
Dimana Kampung Bugis telah mendapat penataan Aset sejak 2017 kemarin dengan program yang lain oleh pemerintah.
“Kita akan jadikan Kampung Bugis ini sebagai contoh untuk Wilayah-wilayah yang lain juga,” tungkasnya. (un)
