KEPRINEWS – Pemerintah Kota Tanjungpinang berhasil meraih peringkat ke-5 tingkat kota secara nasional mengenai persentase realisasi pendapatan tertinggi pada APBD tahun anggaran 2021.
Hal tersebut diketahui dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disampaikan oleh Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni pada webinar Keuda update seri kedua, yang bertajuk percepatan realisasi APBD dan penunjukan pejabat pengelola keuangan pasca penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah daerah, yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuda Kemendagri, Rabu (19/1/2022).
Adapun persentase realisasi pendapatan tertinggi peringkat pertama, diraih oleh Kota Blitar, kedua Kota Madiun, ketiga Kota Batu, keempat Kota Magelang dan kelima Kota Tanjungpinang.
“Realisasi pendapatan provinsi, kabupaten dan kota pada APBD tahun anggaran 2021 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya,” sebut Agus Fatoni pada webinar.
Dengan demikian, Fatoni mengingatkan, tren kenaikan realisasi APBD ini agar terus ditingkatkan.
Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Rahma mengaku banggga dan bersyukur atas informasi yang didapatkan tersebut. Menurutnya, hal itu suatu prestasi bagi seluruh jajaran Pemko Tanjungpinang.
Karena kata dia, dalam kondisi Covid-19 ini, pemerintah Kota Tanjungpinang masih maksimal dalam memperoleh pendapatan.
Oleh karena itu, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemko Tanjungpinang terutama dinas terkait yang sudah bekerja keras selama ini untuk menggali pendapatan daerah.
Kendati demikian, ia mengharapkan prestasi ini bisa dipertahankan dan kedepan diharapkan bisa lebih maksimal lagi.
“Tentu ini semua berkat kekompakan seluruh OPD Pemko Tanjungpinang,” ucapnya, Rabu (19/1/2021).
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang, Riany juga mengaku bangga dan bersyukur.
Memang, kata Riany, pihaknya bersama tim selama ini melakukan secara intens untuk pemungutan pajak daerah.
“Apalagi banyak yang di refocusing. Sehingga membuat daerah harus mandiri untuk menggali pendapatan,” terangnya.
Ia menanmbahkan, capaian itu juga tak terlepas dari dukungan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma yang membuat program-program seperti program penghapusan denda PBB-P2.
“Ini juga berkat kebijakan kepala daerah yang terus menggenjot OPD agar bisa membangun Kota Tanjungpinang,” tukasnya. (*)
