KEPRINEWS – Dalam rangka terus memonitoring dan mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan serta Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad memimpin langsung rapat evaluasi pencapaian realisasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (18/07).
Dalam rapat rutin mingguan tersebut, dipaparkan bahwa per 15 Juli 2022 realisasi pendapatan pelaksanaan APBD mencapai Rp. 1,575 triliun atau 45,26 persen dari target pendapatan sebesar Rp. 3,480 triliun. Angka tersebut naik 0,24 persen sejak 8 Juli 2022.
Sedangkan untuk rekapitulasi belanja realisasi keuangan APBD 2022 per 15 Juli 2022 mencapai Rp. 1,384 triliun atau 35, 77 persen dari pagu dana sebesar Rp. 3,870 triliun, naik sebesar 1 persen sejak 8 Juli 2022. Kemudian realisasi fisik mencapai 40,93 persen.
Berdasaran laporan Biro Ekonomi Pembangunan, dari 43 OPD Pemprov Kepri terdapat 14 OPD dengan realisasi keuangan dan fisiknya mencapai target pada bulan Juni, 15 OPD yang realisasi fisiknya mencapai target dan keuangannya belum mencapai target, serta 14 OPD belum mencapai target fisik dan keuangannya pada bulan Juni. Untuk itu, Gubernur Ansar meminta setiap OPD untuk melaksanakan rapat lanjutan berdasarkan rapat evaluasi pembangunan ini.
“Intinya setiap usai rapat evaluasi mingguan seperti ini, kepala OPD tindaklanjut ke masing-masing OPD-nya supaya ada pergerakan. Rapat evaluasi mingguan ini kita jadikan kewajiban” pinta Gubernur Ansar.
Mengenai realisasi DAK Fisik, dengan adanya beberapa OPD yang melakukan addendum, Gubernur Ansar berharap hal tersebut tidak menjadi halangan untuk penginputan data. Dimana tanggal 21 Juli 2022 merupakan tenggat akhir.
“Bagi OPD dengan DAK yang ada addendum, tolong segera diinput kembali, karena batas waktu kita tinggal 3 hari lagi. Karena mencari DAK itu sulit” ujar Gubernur Ansar.
Kemudian 7 kegiatan strategis yang bersumber dari dana pinjaman daerah pada PT. SMI, dari pagu Rp. 179 miliar telah terealisasi sebesar Rp. 20,8 miliar atau 11,57 persen dengan realisasi fisik sebesar 22,34 persen.
“7 proyek dengan sumber dana pinjaman PT. SMI, saat ini kita masih mengupayakan untuk percepatan. Tinggal 1 langkah lagi dimana Kemendagri minta keterlibatan BPKP dalam hal ini. Untuk itu akan kita percepat” ungkapnya.
Dalam rapat juga dibahas percepatan progres pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dimana per tanggal 13 Juli 2022 dari data Sistem Pengawasan Sierra BPKP di Kepri telah mencapai 49,77 persen atau telah mencapai komitmen P3DN sebesar 49 persen. Namun masih terdapat 5 kabupaten kota yang capaian P3DN nya belum mencapai komitmen.
Gubernur Ansar yang sejak awal serius dalam kampanye P3DN dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) meminta Biro PBJ untuk meminta kembali Kabupaten Kota segera mencapai dan mempertahankan komitmen P3DN.
“Surati kembali kabupaten kota, jika perlu lakukan pendampingan. Di Bulan Agustus sewaktu-waktu Presiden Jokowi akan membuka data ini secara nasional. Disini kita mengejar capaian tertinggi” harap Gubernur.
Sebagai informasi sampai saat ini sudah terdapat 11 etalase di e-Katalog lokal Provinsi Kepri yang menampilkan 102 produk. Sudah 42 OPD yang sudah melaksanakan wajib belanja online melalui katalog lokal melalui 217 penyedia di Kepri. (*)
