KEPRINEWS — Bersama Bupati Sragen, Bupati Indramayu, Bupati Luwu Utara, dan Bupati Manggarai Barat, Walikota Tanjungpinang Hj Rahma S.IP menjadi narasumber pada acara webinar yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengangkat tema “Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?”. Webinar yang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube KPK RI, Rahma memaparkan materi dan berdiskusi dari Ruang Rapat Kantor Walikota, Kamis (16/9).
Bertindak sebagai moderator, Plt. Deputi koordinasi dan supervisi KPK, Pahala Nainggolan, memberikan apresiasi kepada semua narasumber. “Ke lima orang narasumber ini merupakan orang terpilih dari 500an kepala daerah yang tidak pernah terlibat jual beli jabatan,” ucap Pahala Nainggolan.
Diawal diskusi, moderator menanyakan bagaimana praktek pengisian jabatan pada OPD di Kota Tanjungpinang. Rahma dengan tegas menjawab baik itu mutasi maupun promosi, telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. “Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, prosesnya dengan melewati job fit untuk uji kesesuaian, dan seleksi terbuka”, jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, Job Fit dilakukan melalui evaluasi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan oleh Tim Evaluasi yang berasal dari unsur Tim Penilai Kinerja PNS dan dapat dibantu oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh PPK, dan dikoordinasikan kepada KASN. Dan seleksi terbuka dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama karena Pensiun, Mutasi, Meninggal Dunia.
Rahma menyampaikan dalam upaya pencegahan terjadinya jual beli jabatan. “Pemko Tanjungpinang melakukan mutasi dan promosi secara transparan, tidak memberikan ruang dalam bentuk negosiasi, gratifikasi, pungli terkait mutasi jabatan, serta meningkatkan pengawasan internal secara ketat terhadap seluruh rangkaian proses mutasi dan promosi ASN,” terangnya.
Lebih lanjut, Rahma menjelaskan bahwa peran Inspektorat sangat penting dalam setiap pengawasan. “Dalam setiap kegiatan kami selalu minta pendampingan dan pengawasan dari Inspektorat, sehingga segala kebijakan yang dijalankan sudah dikawal sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Rahma.
Selanjutnya, Rahma juga memberikan pandangannya dan yang diterapkan terhadap Pencegahan Jual Beli Jabatan yang ditanyakan moderator. “Bersama seluruh Pejabat Daerah berkomitmen untuk menerapkan Sistem Merit dalam pelaksanaan proses pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Juga dengan seluruh unsur stakeholder yang berkepentingan tidak melakukan intervensi terhadap proses Mutasi dan Promosi Jabatan ASN,” tutup Rahma.
Turut bergabung dalam kegiatan webinar terswbut, Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, Ketua KPK RI, Firli Bahuri, dan Deputi bidang SDM aparatur Alex Denni.
Pemaparan Pencegahan Jual Beli Jabatan Oleh Walikota Rahma di Webinar KPK
KEPRINEWS — Bersama Bupati Sragen, Bupati Indramayu, Bupati Luwu Utara, dan Bupati Manggarai Barat, Walikota Tanjungpinang Hj Rahma S.IP menjadi narasumber pada acara webinar yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengangkat tema “Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya?”. Webinar yang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube KPK RI, Rahma memaparkan materi dan berdiskusi dari Ruang Rapat Kantor Walikota, Kamis (16/9).
Bertindak sebagai moderator, Plt. Deputi koordinasi dan supervisi KPK, Pahala Nainggolan, memberikan apresiasi kepada semua narasumber. “Ke lima orang narasumber ini merupakan orang terpilih dari 500an kepala daerah yang tidak pernah terlibat jual beli jabatan,” ucap Pahala Nainggolan.
Diawal diskusi, moderator menanyakan bagaimana praktek pengisian jabatan pada OPD di Kota Tanjungpinang. Rahma dengan tegas menjawab baik itu mutasi maupun promosi, telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. “Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, prosesnya dengan melewati job fit untuk uji kesesuaian, dan seleksi terbuka”, jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, Job Fit dilakukan melalui evaluasi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan oleh Tim Evaluasi yang berasal dari unsur Tim Penilai Kinerja PNS dan dapat dibantu oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh PPK, dan dikoordinasikan kepada KASN. Dan seleksi terbuka dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama karena Pensiun, Mutasi, Meninggal Dunia.
Rahma menyampaikan dalam upaya pencegahan terjadinya jual beli jabatan. “Pemko Tanjungpinang melakukan mutasi dan promosi secara transparan, tidak memberikan ruang dalam bentuk negosiasi, gratifikasi, pungli terkait mutasi jabatan, serta meningkatkan pengawasan internal secara ketat terhadap seluruh rangkaian proses mutasi dan promosi ASN,” terangnya.
Lebih lanjut, Rahma menjelaskan bahwa peran Inspektorat sangat penting dalam setiap pengawasan. “Dalam setiap kegiatan kami selalu minta pendampingan dan pengawasan dari Inspektorat, sehingga segala kebijakan yang dijalankan sudah dikawal sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Rahma.
Selanjutnya, Rahma juga memberikan pandangannya dan yang diterapkan terhadap Pencegahan Jual Beli Jabatan yang ditanyakan moderator. “Bersama seluruh Pejabat Daerah berkomitmen untuk menerapkan Sistem Merit dalam pelaksanaan proses pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Juga dengan seluruh unsur stakeholder yang berkepentingan tidak melakukan intervensi terhadap proses Mutasi dan Promosi Jabatan ASN,” tutup Rahma.
Turut bergabung dalam kegiatan webinar terswbut, Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, Ketua KPK RI, Firli Bahuri, dan Deputi bidang SDM aparatur Alex Denni. (*)
